Blunder Kades Panggalih Cisewu, Sebut Warga Kampung Tak Tahu Regulasi

INILAHKORAN.ID - Kepala Desa Panggalih, Kecamatan Cisewu, Kabupaten Garut, Wahyu, memberikan penjelasan terkait viralnya video dugaan intimidasi terhadap warga yang mengeluhkan kondisi jalan rusak. 

Wahyu menyebut bahwa salah satu pemicu polemik tersebut adalah minimnya pemahaman warga kampung mengenai regulasi dan tata kelola pemerintahan desa.

Pernyataan itu disampaikan Wahyu saat dihubungi langsung oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melalui sambungan panggilan video. 

Dalam percakapan tersebut, Dedi mempertanyakan penyebab persoalan yang berkembang hingga ramai diperbincangkan di media sosial.

“Itu kenapa sampai ramai seperti itu?” tanya Dedi Mulyadi.

Menanggapi hal tersebut, Wahyu menjelaskan bahwa masyarakat di lingkungannya belum sepenuhnya memahami aturan pemerintahan desa, sehingga mudah terjadi kesalahpahaman ketika muncul unggahan bernada tudingan di media sosial.

“Di kampung itu kan belum tahu soal regulasi dan pemerintahan desa. Awalnya ada yang memposting tuduhan kades korupsi, disertai banyak hinaan,” ujar Wahyu.

Ia menyebut, situasi tersebut memicu reaksi emosional dari pihak keluarga yang merasa tidak nyaman dengan berbagai komentar negatif yang beredar. Menurut Wahyu, kondisi itu kemudian berkembang hingga muncul anggapan adanya intimidasi.

“Maklum, keluarga merasa tidak enak akibat peristiwa itu. Saya sendiri tidak tahu-menahu. Kalau ke saya memang banyak komentar negatif, tapi tidak saya tanggapi,” katanya.

Dedi Mulyadi menanggapi penjelasan tersebut dengan mengingatkan bahwa posisi sebagai pemimpin selalu diiringi risiko kritik, bahkan hujatan dari masyarakat.

“Risiko pemimpin itu bukan hanya dipuji, tapi juga dicaci maki. Saya saja setiap hari sebagai gubernur dicaci maki,” ujar Dedi.

Pernyataan Kepala Desa Panggalih yang menyebut warga kampung belum memahami regulasi menuai beragam reaksi dari warganet. Kolom komentar media sosial pun ramai dengan kritik, sindiran, hingga dukungan terhadap pendapat tertentu.

Salah satu warganet menilai pernyataan tersebut justru terkesan menyalahkan masyarakat. Ia berpendapat, jika warga tidak memahami regulasi desa, maka hal itu seharusnya menjadi tanggung jawab perangkat desa untuk memberikan edukasi dan transparansi.

“Kalau di kampung tidak tahu regulasi, berarti perangkat desa kurang memberikan pemahaman ke masyarakat. Kalau warga mengkritik, seharusnya dilihat bagaimana kinerjanya dan apakah sudah transparan atau belum,” tulis seorang warganet.

Komentar tersebut kemudian mendapat banyak respons dan dukungan dari pengguna lain. Sejumlah warganet menyatakan sependapat dan menilai bahwa keterbukaan informasi menjadi kunci agar tidak terjadi kesalahpahaman antara pemerintah desa dan warga.

Namun, ada pula komentar bernada sinis yang menyindir pernyataan tersebut. Beberapa warganet menilai ucapan itu terkesan merendahkan masyarakat kampung, bahkan menyebutnya sebagai bentuk arogansi.

“Maklum orang kampung, wawasannya dianggap sempit, pola pikirnya dibilang mentok. Arogansi penuh,” tulis warganet lain dengan nada satire.

Komentar lanjutan juga menyinggung masa jabatan kepala desa yang dinilai cukup lama, namun belum mampu meredam persoalan infrastruktur seperti jalan rusak yang dikeluhkan warga.

Meski demikian, ada juga warganet yang mencoba menengahi perdebatan dengan menyebut bahwa tidak semua perangkat desa memiliki kapasitas dan kecakapan yang sama, sehingga persoalan semacam ini perlu dilihat secara lebih adil dan menyeluruh.