Normalisasi Sungai Cileungsi Tidak Jelas, Warga Bojongkulur Ngadu ke DPR

INILAHKORAN, Bogor - Lantaran tidak jelasnya program normalisasi Sungai Cileungsi dan Sungai Cikeas, warga Desa Bojongkulur, Gunung Putri, Kabupaten Bogor pun mengadukan nasibnya ke Komisi V DPR.

Menurut Kepala Desa Bojongkulur Firman, audiensi pengaduan nasib masyarakatnya dengan Komisi V DPR-RI dilakukan pihaknya adalah untuk mencari solusi pencegahan banjir di desanya.

"Kami hadir di sini membawa aspirasi warga masyarakat yang lelah karena menjadi daerah langganan bencana banjir," ujar Firman kepada wartawan, Minggu 22 Mei 2022.

Baca Juga: Akhirnya Polisi Ciduk 8 Pelaku Penganiayaan dan Pembunuhan di Kampung Ceuri Katapang

Sementara itu, Ketua Komunitas Peduli Sungai Cileungsi Cikeas (KP2C) Puarman menyebutkan dalam pertemuan itu ada tuntutan warga Desa Bojongkulur dan sekitarnya agar pemerintah melakukan percepatan revitalisasi atau normalisasi sungai Cileungsi dan sungai Cikeas.

"Kami menuntut berupa program kerja studi Land Acquisition Resettlement Action Plan (LARAP), agar dikerjakan tahun ini juga. Sementara pekerjaan konstruksi revitalisasi atau normalisasi bisa dimulai tahun 2023," kata Puarman.

Dalam paparannya, Puarman juga memaparkan 0enyebab banjir, derita masyarakat akan bencana banjir dan solusi pencegahannya

Baca Juga: Persiapan Pileg Rampung, PKS Jabar Targetkan Kursi Dua Kali Lipat di DPRD Kabupaten/Kota

Mendapatkan pengaduan dari masyarakat Desa Bojongkulur, Komisi V DPR yang diwakili Sudewo (Partai Gerindra), Mulyadi (Gerindra), dan Dedi Wahidi (PKB) berkomitmen mendukung penuh normalisasi sub Daerah Aliran Sungai (DAS) Cileungsi dan sub DAS Cikeas.

Untuk itu, Komisi V DPR segera mengagendakan kunjungan lapangan ke dua sungai tersebut. Kunjungan lapangan tersebut bertujuan untuk melihat dan menyerap secara langsung aspirasi warga yang mengeluhkan akan ancaman bencana banjir sejumlah perumahan yang berada di DAS Cileungsi dan Cikeas.

Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar satu setengah jam itu, baik Sudewo, Mulyadi dan Dedi Wahidu berjanji akan membawa keluhan dan usulan warga Desa Bojongkulur kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Baca Juga: Kisah Pilu Longsor Cijeruk, Jasad Nenek Ini Ditemukan Saat Menggendong Cucunya

"Kami akan membahas apa-apa yang disampaikan dalam pertemuan ini ke dalam dalam pertemuan dengan Kementerian PUPR. Dan kami akan membantu dan mempermudah penganggarannya paling lambat di pendapatan belanja negara (APBN) di Tahun 2023 mendatang," ucap Mulyadi.

Informasi yang dihimpun Inilahkoran, untuk menanggani bencana alam banjir di Desa Bojong Kulur, tidak cukup dengan revitalisasi atau normalisasi sungai hingga dibutuhkan pembuatan tanggul permanen, pembangunan cekdam dan pembangunan Waduk Narogong di hulu sungai Cileungsi.

Perhitungan atau prakiraan awal pada Tahun 2020 lalu, KemenPU-PR dan Pemkab Bogor butuh anggaran sekitar Rp 4 triliun untuk penangganan bencana alam banjir bandang di wilayah yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi tersebut. (Reza Zurifwan)