Soal Bantuan Keuangan Pembangunan RSUD Bogor, Dinkes Diminta Tak Berharap Banyak

INILAHKORAN, Bogor-Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor menurunkan permohonan anggaran bantuan keuangan (Bankeu) dari Pemprov Jawa Barat dari Rp 230 miliar menjadi Rp 219 miliar.

 

Anggaran sebesar itu, rencananya untuk pembangunan Gedung C RSUD Bogor Utara di Desa Cogrek, Parung yang luas bangunannya mencapai 12.100 meter persegi dan terdiri dari enam lantai.

 

"Kami akan memohon lagi Bankeu ke Pemprov Jawa Barat sebesar Rp 219 miliar untuk pembangunan fisik Gedung C RSUD Bogor Utara, gedung itu sebagai fasilitas penunjang seperti radiologi, ruang bedah, IGD, laboratarium dan lainnya," kata Kabid Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor Ani Bestari Harahap kepada wartawan, Rabu, (15/06/2022).

 

 

Menanggapi permohonan kembali Bankeu ke Pemprov Jawa Barat dan juga penurunan anggarannya, anggota Komisi V DPRD Jawa Barat Asep Wahyuwijaya kembali menegaskan agar jangan sampai lagi terjadi keanehan yaitu penurunan anggaran, setelah Pemprov Jawa Barat memberikan penuh Bankeu tersebut.

 

"Saya harus tegaskan lagi, bahwa Bankeu dari Pemprov Jawa Barat pada tahun anggaran 2021 kemarin itu bukan Rp 93 milar tetapi Rp 112,6 miliar sesuai dengan angka proposal awal yang diminta oleh Pemkab Bogor dan tanpa dikurangi satu rupiah pun. Jadi, jika angka itu merupakan harga penawaran saat dilelangkan, maka nilai penawaran tertingginya akan berkisar pada angka Rp 105 - 109 miliar, artinya ada perbedaan sekitar 10 miliar lebih jika harga lelangnya jadi Rp 93 miliar kan? Nah, sekarang Pemkab Bogor ajukan lagi Rp 219 miliar, apa tidak membingungkan? Kemarin saja angkanya dikurangi mereka sendiri dengan alasan spesifikasi gedungnya dikurangi sekarang malah minta nambah bantuan lagi dengan besaran yg jauh lebih besar, aneh kan?," tegas Asep Wahyuwijaya kepada wartawan.

 

Asep Wahyuwijaya menambahkan bahwa ada satu hal lagi informasi yang amat penting untuk digaribawahi sekaligus amat layak untuk diketahui oleh warga Kabupaten Bogor, yaitu besaran bantuan keuangan untuk pembangunan RSUD Bogor Utara tahun lalu itu besarannya mencapai 25 perswn dari total bantuan keuangan urusan kesehatan senilai  Rp 450an miliar dari Pemprov Jawa Barat ke 27 kota dan kabupaten se-Jawa Barat.

 

 

"Besaran yg diberikan itu pun merupakan nilai terbesar untuk sebuah pembangunan fisik pada bantuan keuangan tahun lalu, harusnya anggaran itu dimaksimalkan dan bukannya dikurangi hingga Rp 19 miliar," tambah Asep Wahyuwijaya.

 

Legislatif Partai Demokrat tersebut menuturkan bahwa terjadi banyak pencoretan kegiatan dalam rangka efisiensi anggaran karena pendapatan asli daerah (PAD) Jawa yang tak tercapai sebagai dampak dari pandemi Covid-19. Namun hal itu tak terjadi di anggaran proyek pembangunan RSUD Bogor Utara (Gedung A).

 

"Besaran angka atau anggaran Bankey untuk RSUD Bogor Utara ini, jangankan dicoret bahkan satu rupiah pun tak berkurang kan? Semua bantuan ke Pemkab Bogor, saya pantau di BPKAD Provinsi Jawa Barat, mulai dari pembangunan Pasar Cisarua, Pembangunan ruas jalan di Cigudeg dan Sukajaya hingga bantuan untuk pembangunan RSUD Bogor Utara ini. Alhamdulillah, semuanya aman dan tak tercoret," tuturnya.

 

 

Namun sayangnya, ucap Asep Wahyuwijata. Realisasinya di Pemkab Bogor sebagaimana kita tahu, angkanya dikurangi sendiri dan pelaksanaan pembangunannya pun _ngayayay_ atau berlarut-larut.

 

"Saya minta Dinas Kesehatan jangan terlalu berharap banyak  dan sediakan saja dari APBD Pemkab Bogor dulu, apalagi program ini kan bagian dari visi misi  Ade Yasin dan Iwan Setiawan. Gak elok lah, masa untuk merealisasikan janjinya sendiri harus minta bantuan terus ke pihak lain," ucap Asep Wahyuwijaya. (Reza Zurifwan)***