DPC Partai Demokrat Bogor Ultimatum Anggota Fraksi DPRD Kabupaten Bogor, Ini Bunyinya !
Enam anggota Fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Bogor terancam dijadikan bakal calon legislatif (Bacaleg) eksternal di pemilihan legislatif
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAHKORAN, Bogor-Enam anggota Fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Bogor terancam dijadikan bakal calon legislatif (Bacaleg) eksternal di pemilihan legislatif (Pileg) Tahun 2024 mendatang , jika mereka gagal menyerahkan 500 foto KTP-Elektronik pendukungnya hingga Senin pukul 20.00 WIB, (11/07/2022).
Jika mereka menjadi eksternal Bacaleg, maka jumlah syarat dukungan masyarajat dinaikkan dua kali lipat atau 1.000 KTP-Elektronik hingga Senin, 15 Agustus mendatang.
"Anggota DPRD Kabupaten Bogor terancam menjadi ekternal Bacaleg, kalau hingga malam ini pukul 20.00 WIB, tidak menyerahkan foto 500 KTP-Elektronik," kata Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bogor Dede Chandra Sasmita kepada wartawan.
Baca Juga: Lirik Lagu MONSTA X “If with U”
Dede Chandra Sasmita menuturkan dari enam anggora Fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Bogor, sudah empat orang diantaranya yang menyerahkan foto 500 KTP Elektronik.
"M Leo Hananto Wibowo, Irman Nurcahyan, Mohammad Hanafi dan Ade Sanjaya hingga Senin pukul 17.00 WIB sudah menyerahkan 500 foto KTP Elektronik, sementara Ruhiyat Sujana dan Abdul Jalil belum menyerahkan persyaratan tersebut," tutur Dede Chandra Sasmita.
Ia menjelaskan persyaratan ratusan hingga ribuan foto KTP Elektronik bagian dari tuntutan profesionalitas dan istiqomah bagi para Bacaleg DPRD Kabupaten Bogor, dalam meraih dukungan masyarakat di daerah pemilihannya (Dapil).
"Syarat foto KTP Elektronik ini baru diberlakukan di Pileg Tahun 2024, sebelumnya tidak pernah diberlakukan oleh DPC Partai Demokrat Kabupaten Bogor. Jumlah foto KTP Elektronik akan menjadi point penentuan nomor urut," jelasnya.
Dechan panggilan akrabnya memaparkan bahwa aturan syarat foto KTP elektronik tidak melanggar anggaran dasar / anggaran rumah tangga (AD / ART) Partai Demokrat, karena bertujuan meningkatkan elaktabilitas partai berlogo Bintang Mercy tersebut.
"Sejauh meningkatkan elaktabilitas Partai Demokrat, maka aturan syarat foto KTP Ekektronik ini tidak menabrak AD / ART partai," papar Dechan.
Diwawancara di lokasi yang sama, Mochamad Hanafi menerangkan bahwa syarat 500 KTP Elektronik merupakan hal yang wajar dan realistis.
"Syarat 500 foto KTP ektronik wajar dan realistis, asal diberikan tenggat waktu yang ideal. Kemarin, pada Pileg Tahun 2019, saya kan meraih 10.000 suara. Semoga, Pileg 2024 mendatang, dengan kerja yang kolektif, Partai Demokrat bisa bangkit dan berjaya lagi di Kabupaten Bogor dengan meraih 11 kursi DPRD Kabupaten Bogor," terang Mochammad Hanafi. (Reza Zurifwan)***
Editor : inilahkoran
