Presidium Yakinkan Presiden Jokowi Soal DOB Bogor Timur
Sekda Kabupaten Bogor bersama Komisi I DPRD Kabupaten Bogor, menerima audiensi dengan Presidium Bogor Timur, untuk membahas perkembangan dan
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAHKORAN, Bogor-Sekda Kabupaten Bogor bersama Komisi I DPRD Kabupaten Bogor, menerima audiensi dengan Presidium Bogor Timur, untuk membahas perkembangan dan rencana kerja pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB).
Selain audiensi, mereka juga berdiskusi tentang langkah masing-masing pihak untuk melakukan percepatan pemekaran wilayah.
"Kami bersama DPRD Kabupaten Bogpr menerima audiensi dan berdiskusi dengan Presidium Bogor Timur, untuk percepatan pemekaran wilayah atau menjadikan Bogor Timur sebagai DOB," ucap Sekda Kabupaten Bogor Burhanudin kepada wartawan, Senin, (25/07/2022).
Menurut Burhanudin sambil menunggu pencabutan morotarium oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), pihaknya akan melakukan langkah-langkah strategis.
"Kami tidak mau hanya berdiam diri selagi menunggu pencabutan morotarium, tetapi kami akan berkonsultasi dengan Gubermur Jawa Baray hingga Kementerian Dalam Negeri, lalu kami akan terus mengupdate data-data pendukung alasan pemekaran wilayah," tambah Burhanudin.
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bogor, Usep Supratman menerangkan bahwa, kewajiban DPRD Kabupaten Bogor untuk mendorong Daerah Otonomi Baru (DOB) Bogor Barat dan Timur agar segera terwujud. Percepatan ini harus dilakukan dan bergerak bersama-sama baik Presidium Bogor Timur dan Presidium Bogor Barat.
“Jadi kewajiban kita mendorong bagaimana DOB Bogor Barat dan Timur itu bisa segera terealisasi,” terang Usep Supratman.
Diwawancarai terpisah, Ketua Presidium Bogor Timur Alhafiz Rana menjelaskan bahwa bersama Pemkab Bogor akan segera beraudiensi dengan Kememdagri.
Melalui Kemendagri, Kantor Staf Presiden dan Wakil Presiden, jajarannya akan menyakinkan pemerintah pusat agar mau memekarkan Bogor Timur dari Kabupaten Bogor.
"Alasan kami agar bisa mendesak pemerintah pusat mau memekarkan Bogor Timur sebagai DOB adalah kesiapan lahan calon ibu kota, insfrastruktur dan juga anggaran. Kami tidak akan membebani anggaran pendapatan belanja nasional (APBN), karena kami cukup dengan APBD tingkat I, II dan pendapatan asli daerah (PAD) Bogor Timur yang mencapai lebih Rp 700 miliar pertahunnya," jelas Alhafiz Rana. (Reza Zurifwan)***
Editor : inilahkoran
