BRT Bandung Raya Tunggu Hasil Kajian Kemenhub Penentu Pengelolaan 

INILAHKORAN.ID - Pemprov Jabar melalui Dinas Perhubungan (Dishub) memang menunjuk PT Jasa Sarana, selaku operator Metro Jabar Trans (MJT).

Keberlangsungannya dipastikan tidak akan lama karena MJT sendiri bertransformasi menjadi Bus Rapid Transit BRT Bandung Raya. Di mana pengelolaannya atau operatornya akan dilakukan secara berjamaah, antara Pemprov Jabar dan pemerintahan kabupaten/kota yaitu Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Cimahi, dan Sumedang.

Tapi, skema BRT Bandung Raya itu diakui Kepala Bidang Angkutan Jalan Dishub Jabar Agus Didik Suseno akan menunggu hasil kajian dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dalam mewujudkan satu badan usaha transportasi bersama berupa public Service obligation (PSO).

"Nah pembagiannya nanti akan ditentukan, Pemprov Jabar berapa persen, Kota Bandung berapa, Kabupaten Bandung, Bandung Barat, Cimahi dan Sumedang, saat ini dalam proses finalisasi hasil kajian Kemenhub, berupa update demand yang menghasilkan perencanaan operasional secara keseluruhan" papar Agus kepada INILAHKORAN.ID, Rabu 28 Januari 2026.

Sisi lain, status PT Jasa Sarana sebagai operator sementara sejatinya memang menguat seiring keputusan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi yang ingin melebur seluruh BUMD, kecuali bank bjb dalam satu holding.

Di mana holding tersebut akan mengikuti pengelolaan menyerupai Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Konsep Danantara akan diadopsi Pemprov Jabar dilakukan Dedi Mulyadi karena banyak BUMD yang secara administratif ada, namun minim aktivitas dan kontribusi.

“Konsep Danantara merupakan konsep yang hari ini akan diikuti oleh Pemprov Jabar. Karena banyak BUMD yang namanya ada, tapi aktivitasnya tidak ada,” ujar Dedi.

Dia membeberkan kondisi sejumlah BUMD di Jabar yang selama ini kerap mendapat suntikan modal besar dari pemerintah daerah, namun tidak mampu menghasilkan keuntungan signifikan. Ironisnya, BUMD tersebut justru memiliki aset bernilai tinggi.

“Mendapat modal cukup besar dari Pemprov Jabar, tapi kasnya kosong semua. Padahal asetnya relatif tinggi, sekitar Rp4 triliun, dan itu nilai yang strategis,” ucapnya.