BRT Bandung Raya Wajib Punya Fasilitas Pendukung

INILAHKORAN.ID – Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat menegaskan, penguatan layanan Bus Rapid Transit (BRT) Bandung Raya tidak bisa berhenti pada penyediaan armada dan jalur semata.

Tanpa dukungan fasilitas dasar yang memadai, kehadiran BRT Bandung Raya berisiko gagal menjadi solusi mobilitas yang benar-benar berpihak pada kenyamanan dan keselamatan masyarakat.

Anggota Komisi IV DPRD Jabar, Prasetyawati mengakui, secara umum kinerja BRT Bandung Raya menunjukkan perkembangan positif. Tingkat keterisian penumpang terpantau cukup tinggi, menandakan transportasi publik mulai mendapat kepercayaan masyarakat.

Namun, temuan di lapangan juga memperlihatkan masih adanya celah serius dalam aspek pelayanan. Sejumlah titik pemberhentian belum dilengkapi halte atau tempat singgah yang layak, sehingga penumpang kerap terpapar panas dan hujan, sementara pengemudi tidak memiliki titik aman saat menaikkan dan menurunkan penumpang.

“Selain jalur dan armada yang sudah baik, fasilitas pendukung menjadi kunci agar pengguna transportasi umum merasa terlayani dengan layak dan nyaman,” ujar Prasetyawati, Selasa 27 Januari 2026.

Menurutnya, keberadaan halte, bahkan yang bersifat non-permanen bukan sekadar pelengkap, melainkan kebutuhan dasar dalam sistem transportasi publik. Tanpa fasilitas tersebut, upaya mendorong peralihan masyarakat dari kendaraan pribadi ke angkutan umum akan berjalan pincang.

“Kalau fasilitas seperti halte kecil dan toilet portable tersedia, tentu pengalaman pengguna akan jauh lebih baik. Masyarakat jadi lebih yakin untuk beralih ke transportasi umum,” ucapnya.

BRT Bandung Raya merupakan bagian dari agenda besar Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam membangun sistem transportasi publik yang terintegrasi, efisien, dan berkelanjutan. Program ini diharapkan mampu mengurai kemacetan kronis sekaligus memperbaiki pola mobilitas masyarakat perkotaan yang selama ini sangat bergantung pada kendaraan pribadi.

Dengan target pengembangan trayek hingga 2027, Komisi IV DPRD Jabar menilai pembangunan BRT harus dilakukan secara komprehensif, tidak parsial, dan berorientasi pada kebutuhan pengguna di lapangan, bukan semata target administratif.

“Harapan saya, di tahun 2027 seluruh jalur sudah terbangun dengan baik sehingga BRT bisa benar-benar menjadi solusi untuk mengurangi kemacetan dan meningkatkan mobilitas masyarakat,” tandasnya.