Cari Solusi Jangka Panjang soal Penutupan Tambang, Dedi Mulyadi: Pertambangan Harus Melahirkan Keadilan Sosial

INILAHKORAN, Bandung – Gubernur jawa barat Dedi Mulyadi menegaskan pihaknya kini tengah merumuskan solusi jangka panjang, terkait penutupan sementara aktivitas pertambangan di sejumlah wilayah Kabupaten Bogor.

Menurutnya, kebijakan ini bukan sekadar soal infrastruktur, tetapi soal keadilan sosial bagi para pekerja dan masyarakat sekitar tambang.

“Solusinya sedang dirumuskan. Rekomendasi dari teknis, misalnya mobil besar gak boleh lewat jalan provinsi dan kabupaten, harus langsung ke akses tol. Atau bupati berencana membebaskan lahan untuk membangun jalan tambang, solusinya banyak,” ujar Dedi, Senin 3 November 2025.

Namun Dedi menegaskan, akar persoalan tambang bukan hanya pada jalan tambangnya, tetapi pada ketimpangan ekonomi yang ditimbulkan dari aktivitas pertambangan itu sendiri.

“Pertambangan harus melahirkan keadilan sosial. Saya gak mau lagi nanti kuli lajur tanpa asuransi, ada orang yang meninggal tidak dapat asuransi, mereka diupah rendah,” tegasnya.

Ia menilai, industri pertambangan selama ini kerap menciptakan ketimpangan ekonomi: bahan baku dihasilkan murah dari daerah tambang, sementara produk akhirnya bernilai tinggi dan memperkaya pihak lain di luar wilayah tambang.

“Kenapa? Pertambangan ini melahirkan bahan baku murah tapi menghasilkan properti yang mahal. Satu daerah mengalami peningkatan ekonomi tinggi, tapi daerah tambang justru mengalami kemiskinan. Jadi yang saya bangun soal keadilan,” katanya.

Dedi juga memastikan bahwa pemerintah provinsi memberikan kompensasi bagi warga yang terdampak langsung penutupan tambang. Setiap kepala keluarga akan menerima Rp3 juta per bulan selama tiga bulan ke depan.

“Di 2026 nanti kita siapin lagi untuk pembayaran dua bulan ke depan. Jadi hari ini Rp3 juta, dan nanti direncanakan di Januari itu Rp6 juta,” ungkapnya.

Secara total, Pemprov Jabar menyiapkan Rp9 juta per keluarga sebagai bentuk dukungan sosial. Dedi mengaku, besaran kompensasi itu masih jauh dibandingkan dengan pendapatan rendah yang diterima para pekerja tambang.

“Kalau melihat mereka dapat upah sangat rendah, satpam saja pekerja resmi hanya dapat Rp1,6 juta. Artinya sektor tambang ini kalau dibiarkan hanya melahirkan kerusakan alam dan disparitas kemiskinan: yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin,” ujarnya.

Selain memberikan kompensasi, Dedi juga berencana mereformasi sistem pajak tambang dan industri lainnya agar lebih transparan dan adil bagi daerah. Ia menilai, selama ini pengelolaan pajak tambang masih dilakukan secara manual sehingga potensi penerimaannya belum maksimal.

“Sekarang itu sekitar Rp100 miliar lebih masuk ke kabupaten dan Rp25 miliar ke provinsi. Itu kalau dihitungnya benar bisa lima kali lipat, karena selama ini manual, nanti pakai digital,” jelas Dedi.

Ia berharap, dengan tata kelola pajak yang lebih baik, masyarakat di sekitar tambang dapat menikmati hasil ekonomi secara langsung melalui distribusi pajak yang lebih adil.

“Kalau pajaknya terkelola dengan baik, warga bisa mendapat penghasilan tiap bulan dari pungutan pajak. Saya sedang rumuskan keadilan distribusi pajak, bukan hanya tambang, tapi seluruh industri harus memberikan rasa adil,” tutupnya.***