Cegah Defisit Anggaran 2027, Pemkot Cimahi Bakal Potong TPP ASN hingga 30 Persen

INILAHKORAN.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi berencana memotong Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN sebesar 30 persen. Itu jadi langkah terakhir untuk menjaga keberlanjutan pembangunan dan pelayanan publik jika penyusunan APBD tahun 2027 mengalami kendala.

"Keputusan ini ditempuh agar program-program strategis yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat tidak terhenti di tengah jalan," kata Wali Kota Cimahi Ngatiyana usai meluncurkan Program Peningkatan Mutu (PPM) di Kelurahan Cibeber, Rabu (10/6/2026).

Ngatiyana menjelaskan, kebijakan ini bukanlah keputusan yang diambil secara sepihak, melainkan telah dibicarakan secara terbuka dengan para ASN.

Meski menjadi beban bagi pendapatan pegawai, tanggapan yang diterima justru dinilai positif dan penuh kesadaran bersama demi kemajuan daerah.

“Ini jalan terakhir yang kami siapkan jika anggaran tidak memadai. Potongan ini baru akan diberlakukan mulai tahun depan, sedangkan untuk tahun 2026 ini TPP tetap dibayarkan penuh sesuai alokasi yang sudah disepakati," jelasnya.

"Kami masih berupaya keras agar tidak sampai harus mengambil langkah ini, namun persiapan harus tetap ada,” sambungnya.

Lebih lanjut, Ngatiyana mengungkapkan, komunikasi intensif telah dilakukan dengan para ASN. Menurutnya, sebagian besar pegawai menyatakan sikap ikhlas dan memahami pengorbanan kecil dari sisi pendapatan bakal berdampak besar bagi kelancaran pembangunan.

“Mereka tidak keberatan asalkan penghematan ini benar-benar digunakan untuk membangun fasilitas umum dan meningkatkan kesejahteraan warga. Sikap ini menjadi modal penting bagi kami menghadapi tantangan keuangan daerah,” ungkapnya.

Tak cuma itu, kebijakan ini juga sekaligus menjadi sinyal bahwa prioritas utama pemerintah daerah tetap tertuju pada kepentingan publik di atas kepentingan internal.

"Pemotongan TPP dianggap sebagai bentuk efisiensi yang terukur, agar dana yang tersedia dapat dialihkan untuk membiayai perbaikan jalan, pembangunan lingkungan, serta pelayanan dasar lainnya yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas," bebernya.

Saat ini, lanjut Ngatiyana, pihaknya terus melakukan kajian dan perhitungan mendalam terhadap seluruh pos anggaran. Ia menegaskan, jika realisasi pendapatan daerah dan bantuan dari pemerintah pusat tidak mengalami peningkatan yang signifikan, maka opsi pemotongan TPP bakal dieksekusi secara bertahap dan terukur.

Ngatiyana juga berharap masyarakat dapat memahami situasi sulit yang dihadapi pemerintah daerah. “Kami sampaikan secara terbuka agar publik mengetahui bahwa setiap keputusan yang diambil bertujuan untuk kebaikan bersama," ujarnya.

"Pengorbanan ini diharapkan mampu menjaga roda pembangunan tetap berjalan dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh warga Kota Cimahi,” pungkasnya.