Cianjur Terima DBH Rp50 M dari Pemerintah, UHC hingga Sekolah Rusak Jadi Prioritas

INILAHKORAN.ID - pemerintah Kabupaten Cianjur menerima bantuan dana dari pemerintah Pusat berupa Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp50 miliar yang disalurkan melalui Transfer ke Daerah (TKD).

Dana tersebut akan digunakan untuk mendukung sejumlah program prioritas pembangunan, baik fisik maupun nonfisik, termasuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan peningkatan sumber daya manusia (SDM).

Bupati Cianjur Mohammad Wahyu Ferdian mengatakan tambahan anggaran dari pemerintah pusat tersebut menjadi stimulus bagi daerah untuk mempercepat pembangunan yang berdampak langsung kepada masyarakat.

"Kami mendapat informasi DBH dari pemerintah Pusat sudah turun sebesar Rp50 miliar, ini menjadi stimulus bagi Cianjur mudah-mudahan dapat membantu untuk pembangunan fisik maupun nonfisik di Cianjur," kata Wahyu di Cianjur seperti dikutip dari Antara, Sabtu (15/8/2026).

Menurut dia, anggaran tersebut akan dialokasikan untuk berbagai kebutuhan, termasuk pendidikan, perekonomian, pegawai, guru, tenaga kesehatan, tenaga kebersihan, serta program Universal Health Coverage (UHC).

Wahyu memastikan tambahan anggaran tersebut dapat membantu menjaga keberlanjutan program UHC di Kabupaten Cianjur. Penyesuaian kebijakan jaminan kesehatan dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan masyarakat.

Dengan adanya dukungan anggaran dari pemerintah pusat, Pemkab Cianjur memastikan penyesuaian skema UHC tidak membuat masyarakat miskin kehilangan akses terhadap pelayanan kesehatan.

"Sehingga anggaran untuk UHC maupun JKN akan diprioritaskan bagi masyarakat miskin, termasuk warga lanjut usia yang sudah tidak mendapatkan perhatian atau dukungan dari keluarganya," ujarnya.

Selain sektor kesehatan, dana DBH Rp50 miliar tersebut juga akan diarahkan untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur pendidikan.

Salah satu fokusnya adalah perbaikan ribuan ruang kelas yang mengalami kerusakan dan tersebar di wilayah utara hingga selatan Kabupaten Cianjur.

Wahyu mengatakan perbaikan ruang kelas selama ini dilakukan secara bertahap karena keterbatasan anggaran. Dengan tambahan dana dari pemerintah pusat, pembangunan dan perbaikan sekolah dapat kembali dilakukan dengan skala prioritas.

Pemkab Cianjur akan mengalokasikan anggaran berdasarkan tingkat kebutuhan dan kondisi kerusakan sehingga program pembangunan dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.