CPNS Pemprov Jabar 2027 Belum Pasti Dibuka, BKD Ungkap Peluang Rekrutmen Guru

INILAHKORAN.ID - Peluang pembukaan seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada 2027 masih belum pasti. Meski telah mengusulkan kebutuhan formasi, Pemprov Jabar masih menunggu keputusan pemerintah pusat terkait pelaksanaan rekrutmen tahun depan.

Ketua Tim Pengadaan dan Penyelesaian Non-ASN Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Barat, Agil Octiadi mengatakan, Pemprov Jabar telah mengajukan usulan kebutuhan CPNS. Namun, belum dibukanya seleksi CPNS oleh pemerintah pusat pada 2026 membuat peluang rekrutmen tahun depan masih bergantung pada kebijakan lanjutan.

“Kalau tahun depan, kita mengusulkan sudah, Pemprov mah. Kita kan tahun ini mengusulkan untuk CPNS. Cuma memang sepertinya tahun sekarang ini kebijakan pemerintah pusat tidak membuka dulu CPNS. Nah, barangkali tahun depan,” kata Agil saat dihubungi INILAHKORAN.ID, Jumat (30/10/2026).

Menurut Agil, pembahasan kebutuhan CPNS pada 2027 juga perlu memperhatikan kebijakan pemerintah pusat terkait penataan status kepegawaian guru. Pasalnya, pemerintah tengah menyiapkan perubahan skema pengelolaan tenaga pendidik, termasuk memberikan kesempatan kepada guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk mengikuti seleksi menjadi pegawai negeri sipil (PNS).

“Cuma tahun depan juga kan fokusnya ke tenaga CPNS guru,” ujarnya.

Pemerintah Siapkan Rekrutmen CPNS Guru Mulai 2027

Rencana tersebut sejalan dengan kebijakan penataan tenaga pendidik yang disiapkan pemerintah pusat. Dalam siaran pers pada 8 Oktober 2026, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyatakan rekrutmen CPNS guru akan dilakukan secara bertahap mulai 2027 untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik.

Kemendikdasmen mencatat kebutuhan guru mencapai 464.856 orang. Rekrutmen tahap awal direncanakan mulai 2027, sedangkan penugasan awal sebagai pegawai pemerintah pusat dijadwalkan pada 2028.

Selain membuka jalur rekrutmen baru, pemerintah juga menyiapkan penataan status guru yang telah bekerja. Sebanyak 242.482 guru PPPK paruh waktu direncanakan beralih menjadi PPPK penuh waktu mulai 1 Januari 2027 melalui mekanisme otomatis tanpa seleksi.

Sementara itu, guru yang telah berstatus PPPK penuh waktu dan memenuhi persyaratan administrasi akan mendapat kesempatan mengikuti seleksi menjadi PNS secara bertahap mulai 2027.

Rencana tersebut disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti dalam rapat kerja bersama Komite III DPD RI pada 6 Oktober 2026.

Sebelumnya, DPR RI bersama pemerintah juga membahas penataan status kepegawaian guru dalam rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga pada 18 Agustus 2026.

Pembahasan tersebut mencakup rencana pengalihan pengelolaan guru PPPK menjadi pegawai pemerintah pusat, pengangkatan guru PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu, serta pemberian kesempatan kepada guru PPPK penuh waktu untuk mengikuti seleksi CPNS.