Dampak Kemacetan Parah, Pengamat Sebut Kota Bandung Terancam Kolaps Jika Tak Berbenah Transportasi

Pengamat transportasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Sony Sulaksono menyebut Kota Bandung, berpotensi kolaps apabila tidak ada gerakan masif untuk menangani masalah transportasi yang menimbulkan kemacetan.

Dampak Kemacetan Parah, Pengamat Sebut Kota Bandung Terancam Kolaps Jika Tak Berbenah Transportasi
Pengamat transportasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Sony Sulaksono menyebut Kota Bandung, berpotensi kolaps apabila tidak ada gerakan masif untuk menangani masalah transportasi yang menimbulkan kemacetan. (Foto Antara)

INILAHKORAN,Bandung- Pengamat transportasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Sony Sulaksono menyebut Kota Bandung, berpotensi kolaps apabila tidak ada gerakan masif untuk menangani masalah transportasi yang menimbulkan kemacetan.
 
Menurut Sony, Pemerintah Kota Bandung perlu melakukan gerakan yang sangat masif untuk bisa membuat masyarakat beralih ke transportasi publik. Karena, kata dia, kebijakan pembatasan penggunaan kendaraan pribadi di Bandung cukup sulit untuk dilakukan.
 
"Kan sekarang masyarakat ada yang punya mobil atau motor lebih dari satu. Enggak mungkin Dishub Bandung melarang orang beli mobil, naik mobil, menaikkan pajak juga enggak boleh," kata Sony, Senin, 13 Februari 2023.
 
Menurutnya fakta dari Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung yang membeberkan bahwa jumlah kendaraan nyaris satu banding satu dengan jumlah penduduk pun menjadi faktor kemacetan tak terhindarkan.
 
Sony mengatakan jika hal tersebut dibiarkan, maka akhirnya jumlah kendaraan pun bisa melebihi dari jumlah penduduk. Adapun Dishub mencatat ada 2,2 juta kendaraan di Bandung, sedangkan jumlah populasi yakni sebanyak 2,3 juta jiwa. "Bahkan mungkin bisa lebih, bisa satu banding satu, atau bahkan 1,5 banding satu," katanya.

Dia pun tak menampik jika di Kota Bandung kini sudah banyak transportasi umum seperti angkutan kota, bis, hingga angkutan online. Namun penggunaannya, kata dia, belum optimal. "Menurut saya itu karena tidak ada konsistensi untuk mendorong masyarakat beralih pakai angkutan umum,” tuturnya.
 
Guna mengatasi hal tersebut, menurutnya memerlukan proses yang tidak sebentar. Kuncinya, kata dia, pemerintah harus serius menggencarkan penggunaan angkutan umum kepada masyarakat. "Tidak bisa, sekarang ditata, tahun depan beres, Angkutan umum itu suatu proses perubahan perilaku," kata Sony.

Terkait kemacetan di Kota Bandung, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil juga turut angkat suara. Menanggapi semakin macetnya jalanan di Kota Bandung, Ridwan Kamil berharap pemerintah pusat dapat menelurkan sebuah kebijakan dalam mengatur persoalan tersebut, yang diyakininya turut terjadi di daerah lain.

Baca Juga : Doni Salmanan Kembali Aktif di Instagram, Unggahannya Bikin Geram para Korban

Dia mengatakan, selama ini di Indonesia tidak ada kebijakan pembatasan jumlah kepemilikan kendaraan, maka akan selamanya kemacetan terjadi. Sehingga dibutuhkan jalan tengah, dalam menyeimbangkan dinamika saat ini. Baik mengenai ketersediaan daya muat jalan, maupun ekonomi manufaktur.

“Ya tidak bisa dihindari. Politik ekonomi manufaktur kendaraan kan tidak ada pembatasan. Kalau di Singapura, ada kuotanya sehingga populasinya tetap. Penduduknya berapa, sehingga orang nge-bidding. Jadi orang di Singapura itu beli kendaraan itu beli lelang dan mobilnya. Di kita kebijakan pusatnya tidak ada. Maka serumah bisa punya tiga. Mudah-mudahan ini jadi perhatian kita semua, khususnya kebijakan di pusat untuk menyeimbangkan juga antara ekonomi otomotif juga dengan realita lalu lintasnya,” ujarnya di Gedung Sate, Senin, 13 Februari 2023.

Terlepas dari itu, Ridwan Kamil mengaku, pihaknya bersama para wali kota dan bupati di kawasan Bandung Raya juga turut mencari solusi yakni dengan membuat transportasi publik terintegrasi. Meski sejauh ini diakuinya memang masih belum maksimal, lantaran butuh proses yang panjang.

"Kan selalu dihubungkan dengan transportasi publik, saya sudah sampaikan berkali-kali kami beda dengan Jakarta yang satu komando. Kalau di Jawa Barat, Bandung Raya harus mensefrekuensikan walikotanya, bupatinya. Baru terpilih badannya yang mengelola Cekungan Bandung. Kemudian BRT sudah dimulai. Jadi berproses, poinnya mengatasi masalah itu kami sudah memulai. Belum memanen. Pasti banyak masalah, tapi sudah dilakukan upaya. Cuma masih bertahap dan butuh waktu,” tandasnya.***(Yuliantono)


Editor : Ghiok Riswoto