Dedi Mulyadi Diminta Gak Tutup Mata Soal Penyerobotan dan Pengrusakan Perkebunan Teh di Pangalengan

Forum Penyelamat Lingkungan Hidup (FPLH) meminta Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk tidak menutup mata terkait penyerobotan dan pengrusakan ratusan hektar perkebunan teh milik PTPN di Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung.

Dedi Mulyadi Diminta Gak Tutup Mata Soal Penyerobotan dan Pengrusakan Perkebunan Teh di Pangalengan
Forum Penyelamat Lingkungan Hidup (FPLH) meminta Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk tidak menutup mata terkait penyerobotan dan pengrusakan ratusan hektar perkebunan teh milik PTPN di Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung.

INILAHKORAN,Soreang- Forum Penyelamat Lingkungan Hidup (FPLH) meminta Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk tidak menutup mata terkait penyerobotan dan pengrusakan ratusan hektar perkebunan teh milik PTPN di Kecamatan pangalengan Kabupaten Bandung.

"Kang Dedi Mulyadi (KDM) jangan menutup mata terkait penyerobotan dan perusakan kebun teh di pangalengan itu. Buktikan dong gembar-gembor anda yang menginginkan Jabar sebagai provinsi hijau itu. Kan yang harus hijau itu bukan cuma hutannya saja,tapi juga perkebunannya. Kebunnya juga harus ditanami sesuai dengan peruntukannya, buka pohon teh dibongkar lalu ditamami sayuran yang bisa memicu bencana banjir dan longsor," kata Ketua FPLH, Thio Setiowekti, Selasa 22 April 2025.

Dikatakan Thio,Gubernur Jawa Barat KDM harus turun dan mengambil langkah-langkah yang tepat. Karena meskipun itu lahan milik PTPN, namun ini juga menyangkut kelestarian alam serta keselamatan jiwa manusia yang notabene adalah warga Jawa Barat. Selain Gubernur dan PTPN kata Thio, aparat penegak hukum serta instansi terkait lainnya juga harus segera turun tangan.

"Permasalahannya itu sangat komplek yah. Menyangkut urusan ekonomi sosial, lingkungan, keselamatan nyawa penduduk dan lainnya. Ayo dong turun tangan semua pihak, dan yang terpenting rakyat menunggu keberanian KDM untuk tidak tebang pilih dalam menyelesaikan permasalahan dan pelanggaran lingkungan di Jawa Barat," ujarnya.

Thio juga menyindir KDM yang pernah berujar jika PTPN itu jangan bertindak sebagai "tukang ngontrakin tanah" ke pihak-pihak lain saja. Tapi harus melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan apa kewenangan yang diberikan negara kepada PTPN sebagai pemegang HGU.

"Nah sekarang ayo dong turun ke pangalengan KDM itu. Lihat kondisi disana, masyarakat pangalengan dan Jawa Barat ingin melihat keberpihakan anda terhadap lingkungan itu nyata adanya, bukan cuma konten untuk media sosial saja," katanya. 

Menurut Thio, penyerobotan ratusan hektar lahan perkebunan negara oleh pengusaha di PTPN Unit Kertamanah perkebunan Malabar  ini menggunakan petani atau pekerja mereka sebagai tameng. Mereka merusak dan membongkar tanaman teh produktif dan mengolah lahan untuk dtanami sayuran. Keberanian untuk menyerobot lahan negara itu, dilatari oleh perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) antara para pemodal besar dengan PTPN.

"Tapi kenyataannya mereka menyalahgunakan KSO itu. Dengan sengaja membongkar tanaman teh diganti oleh sayuran. Nah dalam kejadian ini yang dikambing hitamkan yah para pekerjanya ini, padahal dibelakang mereka yah mereka itu pemodalnya yang menyuruh merusak tanaman teh," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, warga Kecamatan pangalengan Kabupaten Bandung geram terhadap para pelaku perusakan lahan perkebunan teh milik PTPN. Dengan dalih telah mengantongi izin kerjasama, para pelaku merusak perkebunan teh hingga mengakibatkan kerusakan lingkungan dan bencana banjir ke pemukiman warga.

Haji Khoerul salah seorang warga Desa Warga Mekar Kecamatan pangalengan mengatakan, perusakan lahan atau alih fungsi lahan dari tanaman teh menjadi tanaman sayuran dan objek wisata ini marak sejak beberapa tahun terakhir ini di Kecamatan pangalengan. Para pelaku usaha bermodal besar bekerjasama dengan pemegang HGU lahan negara yakni PTPN.***


Editor : JakaPermana