Dedi Mulyadi Pastikan TPP ASN Jabar Tidak Akan Turun, Meski Dana Transfer Pusat Susut

INILAHKORAN, Bandung - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan, Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN di lingkungan pemerintah provinsi tidak akan turun.

Hal itu dilakukan meski APBD Jabar 2026 dipastikan turun buntut turunnya dana transfer dari pemerintah pusat senilai Rp2,458 triliun.

Nilainya, lanjut dia, masih tetap sama seperti di 2025. Tidak akan turun maupun bertambah, seiring dengan turunnya fiskal Jabar di 2026.

"Enggak. Enggak turun. Masa kita harus ngurangin penghasilan orang," ujar Dedi di Kota Bandung, Minggu 5 Oktober 2025.

Bila TPP mereka diturunkan lanjut dia, justru akan memberikan ekses kurang baik bagi ASN Pemprov Jabar tersebut dalam ekonominya.

Sebab, rata-rata ASN di lingkungan Pemprov Jabar memiliki piutang dengan pihak perbankan, dimana salah satu sumber pembayarannya dari TPP.

"Kalau TPP diturunin, mereka itu sudah dijaminkan," ucapnya.

Sebelumnya, Dedi mengaku akan melakukan efisiensi besar-besaran dalam APBD 2026, menyusul susutnya dana transfer dari pemerintah pusat untuk Jabar hingga Rp2,458 triliun.

“Dana transfer pusat ke Jabar pada 2026 penurunannya mencapai Rp2,458 triliun,” ujar Dedi, Kamis 25 September 2025 lalu.

Penurunan terbesar berasal dari dana bagi hasil pajak, yang merosot dari Rp2,2 triliun menjadi Rp843 miliar. Jabar kehilangan Rp1,2 triliun dari pos tersebut. Dana alokasi umum (DAU) juga terkoreksi dari Rp4 triliun menjadi Rp3,3 triliun. 

Sementara itu, dana alokasi khusus (DAK) fisik sebesar Rp276 miliar untuk pembangunan jalan, irigasi, hingga Puskesmas dihapus total.

“Dana untuk bangun jalan, irigasi, bangun puskesmas tahun 2026 tidak ada, tidak ada harapan,” ucapnya.

Tak hanya itu, DAK nonfisik untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) juga dipangkas dari Rp4,8 triliun menjadi Rp4,7 triliun, padahal jumlah siswa SMA/SMK di Jabar terus meningkat. Alhasil, proyeksi APBD Jabar 2026 menyusut dari Rp31,1 triliun menjadi Rp28,6 triliun.

Meski demikian, Dedi menegaskan pengurangan ini tidak boleh memengaruhi belanja publik. “Saya sebagai gubernur pembangunan infrastruktur, pembangunan sarana prasarana pendidikan, pembangunan sarana layanan kesehatan tidak boleh berkurang. Pembangunan irigasi tidak boleh berkurang,” tuturnya.

Untuk menambal defisit Rp2 triliun lebih, Pemprov Jabar menyiapkan sejumlah langkah. Belanja pegawai dikurangi Rp768 miliar, dengan menunda pengangkatan CPNS baru.

Belanja hibah turun dari Rp3,03 triliun menjadi Rp2,3 triliun. Dana Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) akan dialihkan menjadi beasiswa langsung ke siswa. Bantuan keuangan kabupaten/kota dipotong dari Rp2 triliun menjadi Rp1,2 triliun. Belanja barang dan jasa ditekan dari Rp7,6 triliun menjadi Rp6,9 triliun, bahkan ditargetkan hanya Rp5 triliun.

“Kenapa bakal nganggur? Karena kan pekerjaannya enggak ada. Jadi nanti banyak PNS, ASN yang tidak ada pekerjaan kalau saya tidak membuat kegiatan pembangunan. Jadi enggak ada artinya,” lanjut Dedi.

Efisiensi paling ketat dilakukan di pos belanja operasional. Dedi meminta listrik dan AC hanya menyala saat jam kerja, penggunaan air dibatasi, serta biaya internet dan telepon dipangkas.

“Listrik di seluruh dinas kantor Provinsi Jabar hanya dinyalakan pada waktu jam kerja dan pada waktu ada pekerjaan. Kalau ASN-nya tidak kerja di ruangan dan tidak ada kerja, matiin. Matikan AC, matikan air kalau tidak perlu-perlu amat,” ucapnya.

Jamuan makan juga dikurangi drastis. Anggaran Rp5 miliar di Biro Umum dan Biro Administrasi Pimpinan Setda Jabar hanya boleh digunakan untuk kebutuhan minum. Jika ada acara yang membutuhkan konsumsi, penyajian dilakukan lewat jasa tukang masak, bukan katering. “Enggak ada katering,” tegasnya.

Dedi menegaskan, pemangkasan anggaran pusat tidak akan mengubah keberpihakan Pemprov Jabar terhadap layanan dasar.

“Jalan kudu halus, jembatan kudu halus, sekolah harus bagus, lampu-lampu PJU harus bagus, kita tetap prima. Jangan pernah menyerah,” pungkasnya.