Dedi Mulyadi Ungkap Makna Kemerdekaan Republik Indonesia untuk Jabar

INILAHKORAN.ID - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menegaskan kemerdekaan tidak hanya dimaknai sebagai terbebasnya bangsa Indonesia dari penjajahan, tetapi juga kemampuan pemerintah menghadirkan kehidupan layak bagi seluruh masyarakat.

Menurut Dedi, peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada Senin (17/7/2026) kelak, harus menjadi momentum evaluasi sejauh mana negara mampu memenuhi kebutuhan dasar rakyat, mulai dari akses listrik, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga keamanan.

Dedi menyebut, masyarakat baru benar-benar merasakan kemerdekaan ketika persoalan mendasar dalam kehidupan sehari-hari dapat diselesaikan pemerintah.

“Merdeka itu adalah rumahnya tidak mengalami kegelapan karena belum punya akses listrik. Hari ini kan rakyat Jawa Barat sudah merdeka. Dari 500.000 tinggal 80.000 lagi ya tahun depan selesai,” ujar Dedi usai mendengarkan pidato kenegaraan di DPRD Jabar, Kota Bandung, Jumat (14/8/2026).

Ia mengatakan, penyediaan akses listrik menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan karena menyangkut kualitas hidup masyarakat. Selain itu, pemerintah juga harus memastikan konektivitas antarwilayah melalui pembangunan infrastruktur jalan yang memadai.

“Merdeka itu kalau di jalan raya tidak bertemu dengan jalan dengan lubang menganga. Hari ini kan jalan-jalan provinsi hampir 97 persen sudah tidak ditemukan jalan menganga,” ucapnya.

Namun, Dedi menilai pembangunan jalan tidak cukup hanya mengejar kondisi fisik yang mulus. Infrastruktur jalan, kata dia, harus dibangun dengan konsep yang lebih modern dan mampu mendukung aktivitas masyarakat.

“Jalan berperadaban itu kan berdrainase besar, ber-PJU, kemudian memiliki jaringan telekomunikasi yang memadai,” ujarnya.

Di sektor pendidikan, Dedi menilai kemerdekaan harus diwujudkan melalui kesempatan yang luas bagi anak-anak Jawa Barat untuk mengakses pendidikan. Ia menekankan jenjang SMA dan SMK menjadi salah satu batas minimal yang perlu dipastikan pemerintah.

“Merdeka itu anak-anak bisa sekolah. Sampai minimal kalau saya sih minimalnya sampai tingkat SMA dan SMK. Nah hari ini kan ruang untuk bersekolahnya sudah semakin terbuka,” katanya.

Ia menegaskan, pemerintah juga memiliki kewajiban memastikan layanan kesehatan tidak menjadi beban berat bagi masyarakat. Akses pengobatan harus terbuka tanpa terkendala persoalan biaya.

“Merdeka itu tidak lagi pulang ke rumah tidak bisa bayar rumah sakit, kemudian KTP-nya ditahan. Hari ini kan peristiwa-peristiwa seperti itu sudah mulai berkurang. Dan pemerintah provinsi selalu hadir untuk menyelesaikan,” ujarnya.

Selain pemenuhan kebutuhan dasar, ia menyoroti aspek keamanan sebagai bagian penting dari makna kemerdekaan. Masyarakat, kata dia, harus terbebas dari rasa takut ketika menjalankan aktivitas sehari-hari.

“Merdeka itu hilang dari rasa takut ketika jalan malam hari atau siang hari karena ada kejahatan. Hari ini kan tingkat kejahatan semakin ke sini kan semakin menurun dan seluruh aparat sudah sangat siaga dalam setiap waktu,” imbuhnya.

Dedi mengingatkan, pemerintah tidak boleh berhenti pada capaian yang telah diraih. Sebab, standar kepuasan masyarakat terus bergerak mengikuti perubahan zaman dan meningkatnya kebutuhan warga.

“Puas hari ini belum tentu puas tahun depan. Puas tahun depan belum tentu puas tahun 2028, 2029 karena kepuasan itu meningkat karena warganya juga mengalami perubahan,” katanya.

Ia menyebut, perkembangan teknologi informasi turut mengubah ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan publik. Warga kini semakin mudah membandingkan kualitas layanan pemerintah daerah dengan daerah lain maupun negara lain.

“Orang desa akan menggunakan standarisasi kepuasan kota. Orang pusat kota akan menggunakan standarisasi kepuasan di negara lain. Ini hidup,” ujarnya.

Sebab itu, Dedi menegaskan pemerintah harus terus meningkatkan standar pelayanan publik. Capaian pembangunan yang sudah ada tidak boleh menjadi alasan untuk berhenti berinovasi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.