Dedi Muyadi Klaim, Realisasi Investasi Jabar Tertinggi Se-Indonesia Berkat Kebijakan Strategisnya, Faktanya?

INILAHKORAN, Bandung - Provinsi Jawa Barat mencatatkan hasil ciamik dalam realisasi investasi, dari sektor penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN).

Dimana pada realiasi invetasi triwulan 2 2025, jabar sukses mengantongi Rp72,5 triliun atau secara keseluruhan senilai Rp141 triliun di semester 1 2025.

Dengan angka ini, Kementerian Investasi/BKPM mencatat kontribusi Jawa Barat sebesar 15,2 persen, dari total realisasi dan menduduki peringkat satu provinsi yang paling banyak mencatatkan realisasi investasi.

Kemudian disusul DKI Jakarta Rp71,1 triliun (14,9 persen), Jawa Timur Rp 38,6 triliun (8,1 persen), Sulawesi Tengah Rp 31,6 triliun (6,6 persen) dan Banten Rp 29,7 triliun (6,2 persen).

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mengklaim, torehan realisasi investasi yang apik ini tidak datang tiba-tiba, melainkan melalui sejumlah kebijakan strategis yang dilakukannya.

"Jawa Barat ranking investasinya tertinggi se-Indonesia, Rp72,5 triliun sudah masuk dan kami harapkan bisa terus meningkat. Itu terjadi bukan ujug-ujug, tetapi ada beberapa kebijakan strategis," ujar Dedi dikutip Rabu 6 Agustus 2025.

Antaranya dengan memberantas aksi premanisme, lalu mendekatkan industri kepada masyarakat agar mereka tahu secara langsung tujuan investasi. Sehingga, informasi mengenai investasi yang masyarakat terima itu langsung dari pelaku usaha.

"Angka premanisme di dunia industri menurun tajam, bisa lihat lah hari. Kemudian, mendekatkan industri pada masyarakat, agar mengerti nih," ucapnya.

Kemudian juga dilakukan penyelesaian terhadap masalah yang dapat menghambat investasi, seperti perizinan lokasi, harga lahan yang akan menjadi industri melonjak tinggi, serta alih fungsi lahan pertanian.

Menurutnya, antrian penerbitan rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sering menjadi masalah.

Sebab, pengajuan UKL dan UPL ini masuk dalam sistem perizinan usaha yang terintegrasi secara elektronik (OSS). Sehingga, DLH Jawa Barat tidak mungkin ada pergeseran, karena khawatir menjadi temuan.

"Itu kan butuh kecerdasan kepala daerah. Bagaimana Gubernur, Bupati, berkoordinasi agar ini tidak terhambat. Misalkan, pembangunan fisik (industri) harus cepat, karena bulan depan harus masuk. Yang seperti itu harus dilakukan dengan baik," kata dia.

Selanjutnya, problem investasi yang kerap terjadi yaitu, lonjakan harga lahan ketika pembebasan hanya berkisar Rp200-300 ribu per meter persegi. Namun, ketika pembangunan fisik industri masih membutuhkan lahan sedikit lagi, maka harga lahan akan melonjak tinggi mencapai Rp3-4 juta per meter persegi.

"Yang seperti itu perlu pendekatan. Saya sering mengirim surat pada masyarakat bertemu. Masalahnya apa, nanti orientasinya apa, saya kasih penjelasan, turun, win-win selesai. Itu kan yang termasuk di BYD seperti itu, kemudian di Indramayu seperti itu," ungkapnya.

Padahal secara fakta, realisasi investasi di Jabar memang sudah paripurna, siapapun gubernurnya. Melansir dari berbagai sumber, catatan realisasi investasi Jawa Barat selalu tertinggi di Indonesia.

Pada era kepemimpinan Gubernur Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum periode 2018-2023, catatan realisasi investasi di Jabar pun selalu menjadi yang tertinggi di Indonesia.

Pada 2018, Jabar sukses mencatatkan realisasi investasi sebesar Rp116,96 triliun, kemudian di 2019 senilai Rp137,48 triliun. Lalu 2020 sejumlah Rp120,43 triliun, di 2021 sebesar Rp136,13 triliun, pada 2022 senilai Rp174,6 triliun dimana ini pada masa pandemi Covid-19.

Kemudian di 2023 sebesar Rp210,6 triliun dan terakhir pada 2024, era kepemimpinan Penjabat (Pj) Gubernur Bey Machmudin sebesar Rp251,14 triliun.

Ditarik mundur lagi, di era kepemimpinan Ahmad Heryawan dan Dedi Mizwar, catatan realisasi investasi di Jabar pada 2017 juga berjalan baik, karena berhasil mengantongi hampir Rp130 triliun, melampaui target yang ditetapkan senilai Rp104 triliun. (Yuliantono)