Didemo Masyarakat Parungpanjang, Dedi Mulyadi Berdiri Tegak dan Ungkap Evaluasi Rencana Pembangunan Jalan Khusus Tambang

INILAHKORAN, Bogor - Gubernur Jawa Barat dedi mulyadi menanggapi aksi damai masyarakat terdampak penutupan sementara usaha tambang di Kecamatan Cigudeg, Rumpin, Tenjo dan Parungpanjang.

Ratusan masyarakat, diketahui berunjuk rasa di jalan Raya Sudamanik, Pasar Lebakwangi, Parungpanjang, sejak Senin pagi dengan membakar ban dan membawa poster tulisan aspirasinya 

Dedi Mulyadi mengungkapkan, bahwa yang melakukan aksi damai karena siklus ekonominya terganggu dan berkepentingan dengan keberlangsungan usaha tambang.

Sementara, ia mengeluarkan kebijakan karena 115 orang meninggal dunia dan 150 orang mengalami luka - luka karena kecelakaan lalu lintas dan 'bersinggungan' dengan truk tambang.

Sementara dirinya, tetap tegak berdiri diatas semua kepentingan masyarakat luas.

"Kenapa ketika terjadi kecelakaan lalu lintas, jalannya rusak akibat lalu lintas truk tambang tidak ada yang demo. Saya tetap berdiri tegak, diatas semua kepentingan, insfrastruktur harus jalan, ekonomi harus 'berjalan' dan rakyat harus terlindungi," ungkap Dedi Mulyadi kepada wartawan, Senin, 29 September 2025.

Terkait rencana Pemprov Jawa Barat melalui Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (DBMPR) yang bakal membangun jalan khusus tambang, dengan besar anggaran Rp 1,2 triliun pada Tahun 2026 mendatang. 

Mantan Bupati Purwakarta tersebut masih akan mempertimbangkan dan mengevaluasinya, dan sebelumnya akan berbicara terlebih dahulu dengan pengusaha tambang.

"Saya akan tanya dulu pengusaha tambangnya, apakah mau dibangunkan atau sama - sama membangun jalan khusus tambang atau tidak? Walaupun Pemkab Bogor mau membebaskan lahannya. Kita, pemerintah harus menghitung pendapatan dari tambang berapa ? Tidak boleh anggaran dialokasikan fokus di satu kepentingan," tukasnya.

Informasi yang dihimpun Inilah Koran, masyarakat selain menuntut pencabutan pemberhentian sementara usaha tambang, mereka juga menuntut percepatan pembangunan jalan khusus tambang, optimalisasi rest area yang ada di Kampung Rewod atau Caringin yang sudah dibangun oleh Pemkab Bogor, menutup kantong-kantong parkir liar di wilayah Kecamatan Parungpanjang (Kampung Cikabon, Cilangkap, Lumpang, dan sekitarnya) karena menjadi salah satu penyebab kemacetan..

Mereka juga meminta Gubernur Jawa Barat harus bertanggung jawab atas upah buruh selama tambang ditutup dan bertanggungjawab terhadap kehidupan masyarakat. . (Reza Zurifwan).