Disdukcapil Beberkan Program 2025 dan Buka Layanan di kantor PWI Kota Bogor 

INILAHKORAN.ID - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DIsdukcapil) Kota Bogor menyampaikan beberapa program yang sedang berjalan tahun 2025 dan akan dikerjakan pada 2026 disektor administrasi kepenudukan (adminduk). Salah satunya yang sedang gencar-gencarnya adalah melakukan kegiatan jemput bola perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP), termasuk juga dokumen kependudukan lainnya.

"Kami memaparkan program adminduk, kemudian berinteraksi dan berdialog untuk menerima saran juga masukan dari teman-teman PWI Kota Bogor. Kami memberikan layanan administrasi kependudukan menerima layanan perekaman KTP, pencetakan KTP, pemutahiran kartu keluarga, pencetakan Kartu Identitas Anak (KIA) Ini semata-mata supaya teman-teman jurnalis juga tahu persis prosesnya seperti apa termasuk aktifasi KTP digital atau IKD ini yang penting," ungkap Kepala DIsdukcapil Kota Bogkr, Ganjar Gunawan kepada wartawan pada Jumat 12 Desember 2025.

Ganjar memaparkan, setiap tahun itu DIsdukcapil Kota Bogor diberi target oleh pemerintah pusat melalui Kemendagri Salah satunya aktifasi KTP digital atau IKD itu harus 30% dari wajib KTP. Ini yang sedang dicoba komunikasikan dengan semua stakeholder baik itu aparat wilayah dan instansi-instansi. 

"Termasuk sekarang kami hadir di PWI Kota Bogor dengan teman-teman jurnalis semata-mata untuk menyamakan persepsi dan teman-teman media juga prosesnya. Tahun ini seluruh Disduk Capil Kabupaten Kota ditarget untuk mengaktifasi, mentransformasi dari KTP fisik ke KTP digital Atau ke IKD itu sebanyak 30% dari wajib KTP Jadi kalau Kota Bogor misalnya kan wajib KTPnya itu 800 ribu, maka 30% nya kurang lebih 200 ribuan warga Kota Bogor harus bertransformasi memiliki mengaktifkan KTP digital," paparnya.

Ganjar menjelaskan, catatan saat ini baru di angka 60 ribuan Jadi masih di bawah 10 persen dari 80 ribu. Berarti jemput bola ini bukan hanya tertentu, tapi juga di berbagai profesi dan komunitas ya. Kemudian setiap event, di setiap tempat, pihaknya mencoba masuk untuk memberikan edukasi, memberikan sosialisasi dan membantu layanan aktifasi KTP digital ataun IKD. 

"Jadi yang pertama kami maklumi bahwa pemerintah pusat itu program prioritasnya adalah salah satunya sistem pemerintahan jadi kedepan layanan publik semuanya ingin berbasis digital. Semuanya serba digital salah satu sektor layanan publik itu adalah administrasi kependudukan dimana IKD itu adalah pintu gerbangnya karena di IKD itu kedepannya ada fitur-fitur layanan untuk permohonan dokumenz,"jelasnya.

Ganjar memaparkan, kedepan masyarakat tidak harus datang ke kantor DIsdukcapil, tapi cukup di IKD. Jadi pengajuan permohonan dokumen kependudukan itu ada di fitur di IKD Sampai kemudian tinggal ngambil saja Karena prosesnya melalui digital, persoalannya adalah kami ingin dulu memasipkan, mensosialisasikan secara luas karena sampai detik ini kan masih banyak masyarakat yang tidak mengenal. 

"Masyarakat tidak tahu apa sih IKD itu, kemudian disisi lain banyak kasus-kasus penipuan oleh sindikat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab," pungkasnya.***