Disperindag Jabar Fasilitasi Sertifikasi 199 Petani Milenial dan 311 IKM

INILAHKORAN, Bandung – Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) memberikan fasilitasi sertifikasi kepada 199 petani milenial dan 311 Industri Kecil Menengah (IKM) di Aula Barat Gedung Sate, Rabu (28/12/2022).

Gubernur Ridwan Kamil mengatakan, pemberian fasilitas seperti kekayaan intelektual (Merek), desain kemasan, sertifikat halal dan penyertaan pameran dalam negeri merupakan insentif guna merespon potensi ancaman resesi, sekaligus suksesi perekonomian Jawa Barat di 2022. Sehingga diharapkan, dengan adanya fasilitasi ini dapat meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat.

“Hari ini kita memberikan insentif kepada para petani milenial dan ikm, karena tahun depan merespon potensi resesi, meneruskan kesuksesan ekonomi 2022. Kita mengajak warga Jawa Barat untuk terus melakukan aktivitas ekonomi, berinovasi dan melakukan sebuah revolusi,” ujarnya.

“Jadi di masa depan, Jawa Barat dengan akses internet dan teknologi maka petani-petani milenial akan jadi wajah teladan-teladan generasi baru. Tinggal bisa di desa, rezekinya sama seperti di kota. Tidak stres, tapi penghasilannya sama dengan kota dan dengan e-commerce bisa bisnisnya mendunia,” imbuhnya.

Khususnya IKM kata Kang Emil –sapaan Ridwan Kamil, sejatinya harus didorong karena merupakan tulang punggung perekonomian masyarakat Jawa Barat. Sebab tanpa adanya IKM, tidak akan industri besar yang dapat bejalan maksimal, sehingga perlu didorong secara massif untuk menguatkan perekonomian Jawa Barat.

“Kemudian IKM di Jawa Barat yang jumlahnya hampir 300 ribu itu juga adalah tulang punggung dari suksesnya 60 persen industri yang ada di Jawa Barat. Karena tidak mungkin industri besar itu tanpa dukungan ekosistem dari IKM, juga IKM-IKM yang sifatnya mandiri di usaha usaha kecil menengah. Kita dorong tadi dengan dukungan finansial, dukungan pendampingan dan lain-lain. Inilah yang membuat Jawa barat ekonomi tumbuh sangat tinggi, resesi juga jauh, investasi nomor satu, ekspor juga ranking satu dan inflasi terkendali,” ucapnya.

Kadisperindag Jabar Iendra Sofyan menambahkan, fasilitasi ini merupakan bagian upaya untuk mendorong perkembangan petani milenial dan UMKM. Dimana harapannya, produk-produk pelaku usaha di Jawa Barat mampu bersaing baik di skala nasional maupun global. Sehingga tentunya akan berdampak terhadap peningkatan perekonomian masyarakat Jawa Barat.

Dalam fasilitasi ini, 199 petani milenial mendapat 302 fasilitasi yang terbagi menjadi 125 KI merek, 50 sertifikasi halal, 100 desain kemasan dan 27 pameran dalam negeri. Sedangkan IKM diberikan 311 fasilitasi yang terbagi 125 KI merek, 60 sertifikasi halal, 125 desain kemasan dan satu pameran dalam negeri.

“Alhamdulillah pemberian fasilitas kepada petani milenial juga kepada IKM diluar petani milenial. Artinya bahwa sama-sama IKM atau UMKM. Inilah bagian program Provinsi Jawa Barat dalam rangka meningkatkan, mengembangkan UMKM di Jawa Barat. IKM bagian dari UMKM. Saya kira jadi suatu usaha mulai dari produksi sampai ke perdagangan,” kata Iendra.

“Kami dari Disperindag ditugaskan di bagian hilir, pada intinya adalah mempromosikan supaya terjual. Tapi supaya terjual dengan baik, perlu kita kasih satu bukti produk tersebut layak untuk dikonsumsi atau dibeli. Diantaranya adalah sertifikasi, bahwa makanan itu halal. Kedua sertifikasi Kekayaan Intelektual (KI) untuk merek. Kemudian kemasan, pertama didesain kemudian mencetak sekitar 300 pieces untuk setiap produksi. Kemudian juga memamerkan di beberapa gerai, yaitu di Ciwalk selama satu bulan, kemudian Botani Square Bogor, ketiga di PT KAI di Stasiun (Bandung). Inilah bukti kita memang mendorong UMKM termasuk didalamnya petani milenial. Semuanya gratis karena memang bagian dari program petani milenial,” tambahnya.

Iendra menambahkan, program ini hanya untuk di 2022 dan pada 2023 mendatang dia berharap ada peningkatan dari jumlah peserta terutama dalam program petani milenial. Tujuannya tak lain adalah untuk menggenjot pelaku usaha muda di Jawa Barat, agar mampu bersaing dalam lingkup yang lebih luas.

“Kemudian program selanjutnya di 2023, selain hal yang utama. Tentunya kita harus mengurasi setiap produk petani milenial. Jadi tidak semua yang kita fasilitasi. Kalau belum siap, tidak akan difasilitasi. Tahun depan kita tingkatkan, itu tadi slogannya ‘tinggal di desa, rezeki kota, bisnis mendunia’ yaitu pameran ke luar negeri yang siap dipamerkan di luar negeri, kita bawa untuk dipamerkan. Mudah-mudahan ada yang membeli sebanyak-banyaknya,” ungkapnya.

“Di 2023 pertama lihat anggaran, tapi ingin sebanyak-banyaknya. Pada saat diseleksi dan dikurasi, mereka siap. Itu yang terpenting. Bagaimana caranya, yaitu konsep harus jelas ,ada branding, desain, produksinya. Kemudian kita bantu dipromosikan dan sebagainya. Tentunya yang bersyarat yaitu melek digital,” lanjut Iendra.

Sementara Sekretaris Komisi II DPRD Jabar Yunandar Rukhiadi Eka Perwira menyambut baik dengan adanya pemberian fasilitasi tersebut, sebab program ini sangat membantu baik bagi para petani milenial juga IKM. Dia berharap, kegiatan ini dapat ditingkatkan di tahun mendatang guna menyokong pelaku usaha di Jawa Barat agar naik kelas.

“Ini suatu program akhir tahun yang tepat sekali, karena kita selalu bicara yang namanya produksi itu dimulai di awal tahun. Ini suatu fasilitasi dari Pemerintah Jawa Barat bersama DPRD karena anggarannya betul-betul kami dorong dari Komisi II, supaya Dinas Indag betul memerhatikan petani terutama petani muda dan juga IKM. IKM ini sebenarnya tulang punggung ekonomi Jawa Barat yang sesungguhnya dan 98,5 persen adalah memang asli Jawa Barat. Artinya IKM yang tumbuh dan berkembang di Jawa Barat,” ucapnya.

“Ini satu hal langkah yang bagus, bagaimana tahun depan lebih lagi. IKM itu kita harus pantau setiap tahun agar mereka naik kelas. Mimpi industri rumahan menjadi industri kecil, meningkat menjadi menengah, menjadi besar dan besar menjadi mendunia. Itu langkah yang harus didorong oleh Pemerintah Jawa Barat karena suatu saat nanti kita mau betul-betul negara yang berdaulat penuh, mandiri maka jangan sampai kita hanya mengandalkan prestasi asing,” tambah Yunandar.

Maka dari itu, dia pun mendorong adanya peningkatan anggaran dari APBD oleh Pemprov Jabar dalam mendukung pelaku usaha, guna mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di masyarakat. Khususnya pada sektor-sektor yang sudah terbukti tangguh terhadap krisis global, seperti pertanian, peternakan dan perikanan.

“Kalau untuk sementara (anggaran) sama dengan 2022, relatif sama anggarannya. Belum ada kemajuan yang signifikan, karena kita pasti melihat perkembangan dari pendapatan daerah, apalagi masih menunggu kondisi Covid dan perekonomian dunia yang juga sekarang terasa ke kita. Ada juga ancaman resesi. Anggaran minimal setara dengan 2022, harapannya bisa lebih. Kalau kita bisa mendorong sektor-sektor yang tetap tumbuh walaupun kondisi dunia tidak baik-baik saja, saya kira bisa meningkatkan anggaran untuk sektor perekonomian,” tandasnya. (Yuliantono)***