DP3AKB Jabar Siapkan Sejumlah Strategi, Wujudkan Provila di Masa Mendatang

INILAHKORAN, Bandung - Jadi satu-satunya provinsi di Pulau Jawa yang tidak mendapatkan penghargaan Provinsi Layak Anak (Provila) oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), menjadi catatan tersendiri bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Jawa Barat.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Siska Gerfianti menuturkan, tolok ukur Provila adalah Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Seiring adanya tiga daerah, yakni Kota Tasikmalaya, Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Bandung Barat (KBB) yang belum masuk KLA, otomatis berdampak pada provinsi.

Sebab itu, catatan ini menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan ke depan. Pemprov melalui DP3AKB Jabar kata dia akan melakukan sejumlah strategi, yakni memberikan advokasi, pendampingan dan pembinaan supaya kabupaten/kota di Jawa Barat dapat memenuhi indikator KLA, dimana nanti turut berdampak berkontribusi mewujudkan Jabar menjadi Provila.

"Evaluasi yang dapat dilakukan antara lain memperkuat komitmen gugus tugas Provinsi Layak Anak, sehinggga diharapkan dapat memberikan pengaruh yang kuat juga terhadap komitmen GT KLA di tingkat kabupaten/kota," tulis Siska dalam keterangannya kepada INILAH, Senin 11 Agustus 2025.

Lalu lanjut dia, memberikan pendampingan teknis lebih intens kepada kabupaten/kota yang belum memiliki predikat.

"Meningkatkan kapasitas SDM pelaksana program di tingkat daerah," imbuhnya.

Disinggung mengenai alokasi anggaran yang minim seperti dikemukakan Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar Siti Muntamah, sehingga memengaruhi akselerasi capaian untuk Provila, Siska mengakui dukungan anggaran yang memadai sangat berpengaruh pada optimalisasi program baik di provinsi maupun kabupaten/kota.

Sehingga program KLA di daerah kurang maksimal, karena indikatornya mencakup sejumlah klaster seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan dan partisipasi anak.

Namun dia menegaskan, keterbatasan tersebut bukan berarti harus pasrah. Sejumlah strategi turut disiapkan dengan kolaborasi pentahelix, dengan harapan mampu mewujudkan KLA dan Provila.

Penguatan kebijakan dan regulasi, optimalisasi anggaran termasuk CSR, penguatan gugus tugas, peningkatan SDM akan terus dilakukan supaya bisa mewujudkan Provila di masa mendatang.

"Semua OPD dan stakeholder di Jabar telah menerapkan prinsip-prinsip pengarusutamaan hak anak dan mengadopsi praktik baik, dari provinsi lain yang sudah lebih dulu meraih Provila," kata dia.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar Siti Muntamah menyoroti kegagalan Jawa Barat menjadi Provila. Sebab, dengan ketidakberhasilan dari penghargaan yang digelar tiap dua tahun sekali ini, artinya Jawa Barat empat kali beruntun menjadi gagal Provinsi Layak Anak.

Siti menilai, catatan minor ini patut disoroti. Bukan persoalan penghargaan, tetapi Jabar sebagai provinsi terbesar di Pulau Jawa, menjadi satu-satunya yang dinilai kawasan tidak layak anak.

"Buat saya, memang jadi bukan hanya sorotan, tapi kayak dibanting gitu. Jawa Barat ini serius enggak sih ngurusin keluarga, perempuan dan anak dengan berbagai persoalannya? Persoalannya kan ada beberapa. Ada yang esensi, ada yang administratif. Kenapa yang administratif tidak dibereskan secepatnya?," ujar Siti di Kantor DPRD Jabar, Senin 11 Agustus 2025.

Padahal kata dia, Rencana Aksi Daerah (RAD) sudah ada dan tinggal diimplementasikan secara baik. Khususnya ke tiga kabupaten/kota, yakni Kota Tasikmalaya, Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Bandung Barat yang menjadi penghambat Jabar menjadi Provinsi Layak Anak.

"Dulu Kabupaten Purwakarta, Subang. Tapi sekarang mereka bisa. Tapi Kota Tasikmalaya, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Kuningan tidak dapat predikat. Artinya bergeser. Justru yang sekarang dulunya bisa, kenapa enggak bisa sekarang?," ucapnya.

Siti menilai, ini terjadi karena tidak ada pemimpin yang mampu mengorkestrasi secara baik. Dimana hal ini menurutnya harus didampingi oleh Pemprov Jabar, dalam membenahi kekurangan.

Sisi lain, catatan minor di Provila ini diakuinya ironis, bila melihat keseharian Gubernur Jabar Dedi Mulyadi yang tampak sangat peduli terhadap persoalan anak di sosial media. 
 
"Tetapi secara administrasi ternyata kalah kita ini. Berarti ada yang tidak match nih. Di sisi lain awareness-nya begitu sangat dikagumi oleh semua pihak. Tapi di sisi lain, ada administrasi yang kemudian secara akurasi ukuran-ukuran yang ditetapkan dan menjadi kebijakan bersama ini ternyata kita kalah di sini. Ini kayaknya ada persoalan deh," kata Siti.

Tidak hanya itu, pihaknya juga menyoroti minimnya alokasi anggaran untuk DP3AKB Jabar. Padahal menurutnya, kunci persoalan sosial adalah di rumah.

"Saya selalu menyampaikan, ayo anggarannya ditambah. Perhatikan lagi, kalau terjadi perceraian tinggi ya, perhatikan lagi motekarnya sebagai amanat dari Perda Ketahanan Keluarga. Kalau keluarga sudah diperhatikan oleh pemerintah, Insya Allah," ucapnya. ***