DPR Minta Pakar Terlibat Pembaruan Buku

INILAH, Jakarta - Buku pelajaran bukan sekadar tumpukan kertas yang menemani siswa di ruang kelas. Dari halaman-halamannya, pengetahuan dibentuk, cara berpikir dikenalkan, dan sebagian perjalanan pendidikan anak-anak Indonesia ditentukan.

Karena itu, rencana pemerintah memperbarui buku pelajaran nasional mendapat perhatian dari DPR. Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani mengingatkan agar perubahan tidak berhenti pada sampul, ukuran huruf, atau kualitas kertas. Isi buku pun harus benar-benar dibenahi dengan melibatkan para pakar pendidikan.

“Buku yang akan diubah ini tidak hanya tampilan fisik. Materi, isi, kontennya juga tentu harus diubah. Libatkan seluruh pakar-pakar pendidikan,” kata Lalu di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, seperti dikutip dari ANTARA, Kamis (13/8).

Komisi X DPR, kata dia, pada dasarnya mendukung rencana Presiden Prabowo Subianto tersebut. Namun, dukungan itu disertai catatan agar proses pembaruan dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Salah satunya melalui uji publik.

Bagi Lalu, keterlibatan masyarakat penting agar buku yang nantinya digunakan jutaan siswa tidak lahir dari ruang tertutup. Publik, terutama kalangan pendidikan, perlu memiliki kesempatan untuk melihat dan memberikan masukan terhadap materi yang akan menjadi sumber belajar anak-anak.

“Uji publik ini penting agar tidak muncul isu, tidak muncul opini hanya dikerjakan oleh kelompok tertentu saja untuk kepentingan tertentu,” katanya.

Catatan tersebut menjadi penting karena buku pelajaran memiliki pengaruh panjang. Apa yang ditulis di dalamnya akan dibaca siswa dari berbagai daerah, dengan latar belakang dan kondisi sekolah yang berbeda.

Karena itu, pembaruan buku seharusnya tidak sekadar mengganti buku lama dengan buku baru. Pemerintah perlu memastikan materi yang disusun sesuai perkembangan zaman, mudah dipahami siswa, memiliki dasar akademik yang kuat, serta mampu menjawab kebutuhan pendidikan di masa depan.

Persoalan lain yang tak kalah penting adalah akses. Lalu mengingatkan agar pembaruan buku pelajaran nasional tidak berubah menjadi ladang bisnis baru. Buku yang telah diperbarui harus dapat dinikmati seluruh siswa tanpa membedakan mereka yang berada di kota maupun pelosok negeri.

“Harapan kami dengan adanya perubahan buku mata pelajaran ini, ini tidak menjadi ladang bisnis baru. Ini harus gratis diberikan kepada siswa-siswi kita tidak hanya di kota saja, tetapi di seluruh pelosok negeri,” ujarnya.

Wacana pembaruan tersebut bermula dari perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap kondisi buku pelajaran yang digunakan di sekolah.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya sebelumnya mengatakan Presiden menemukan sejumlah persoalan ketika melihat langsung buku-buku pelajaran. Bukan hanya menyangkut isi, tetapi juga kualitas fisik buku. (gin)