DPRD Jabar Akui Usulan 10 CDOB Jabar Masih Terkendala Moratorium 

INILAHKORAN.ID - Ketua DPRD Jawa Barat, Buky Wibawa Karyaguna mengakui, 10 usulan calon daerah otonomi baru (CDOB) masih sulit terealisasi karena masih ada moratorium akibat keterbatasan fiskal pemerintah pusat.

10 CDOB yakni Sukabumi Utara, Bogor Barat, Garut Selatan, Indramayu Barat, Bogor Timur, Cianjur Selatan, Tasikmalaya Selatan, Garut Utara, Subang Utara, dan Kabupaten Cirebon Timur kata dia belum akan terealisasi dalam waktu dekat.

“Jawa Barat sudah cukup lama mengajukan CDOB. Kalau enggak salah ada 10 yang sudah diajukan dan sudah memenuhi syarat. Tapi kan kita tahu bahwa ada moratorium,” kata Buky, Senin (6/7/2026).

Menurutnya, tingginya semangat daerah-daerah di Jawa Barat untuk membentuk wilayah otonomi baru bukan tanpa alasan. Salah satu faktor yang menjadi pertimbangan, skema transfer anggaran dari pemerintah pusat yang selama ini juga memperhitungkan jumlah kabupaten dan kota.

Buky menilai, kondisi tersebut membuat Jawa Barat berada pada posisi yang kurang ideal. Sebab, meski menjadi provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, jumlah kabupaten dan kota di Jawa Barat masih lebih sedikit dibandingkan Jawa Tengah maupun Jawa Timur.

“Nah, kenapa dari Jawa Barat itu begitu bersemangat, ya? Karena mungkin juga ada kaitannya dengan transfer dana pusat ke daerah, yang pertimbangannya adalah dengan mempertimbangkan jumlah kabupaten/kota,” ujarnya.

Ia menambahkan, ketimpangan antara jumlah penduduk dan jumlah daerah administratif menjadi salah satu alasan munculnya dorongan pemekaran di berbagai wilayah Jawa Barat.

“Nah, sedangkan penduduk Jawa Barat itu kan paling banyak, lebih banyak dari Jawa Tengah, Jawa Timur. Tapi jumlah kabupaten/kota Jawa Tengah dan Jawa Timur itu lebih banyak. Nah, maksudnya ingin ada keseimbangan,” jelasnya.

Menurutnya, pembentukan DOB membutuhkan anggaran yang sangat besar, mulai dari pembangunan sarana pemerintahan, pembentukan perangkat birokrasi, hingga pembiayaan operasional daerah baru.

“Saya juga melihat, kalau daerah otonomi baru sekarang itu tidak memungkinkan karena pusat sendiri kan sedang menyempurnakan sistem fiskal nasional. Jadi, sedangkan untuk daerah otonomi baru itu kan butuh anggaran cukup besar, apalagi dalam jumlah bisa 10,” ungkapnya.

Sebagai jalan tengah, Buky mendorong pemerintah pusat untuk mengevaluasi formula dana transfer ke daerah agar tidak hanya bertumpu pada jumlah wilayah administratif, tetapi juga mempertimbangkan besarnya jumlah penduduk yang harus dilayani pemerintah daerah.

“Mungkin kebijakan-kebijakan lain bisa ditempuh dengan misalnya, dana transfer pusat daerah itu dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, misalnya kan gitu. Nah, itu kan bisa dicari jalan tengah seperti itu,” katanya.

Sebab itu, Buky mengaku mendukung sikap pemerintah pusat yang masih mempertahankan moratorium daerah otonomi baru. Ia menilai kebijakan tersebut realistis mengingat kondisi fiskal nasional yang belum memungkinkan untuk menanggung beban pembentukan banyak daerah baru sekaligus.

“Saya setuju dengan kebijakan dari pusat untuk belum ada realisasi untuk daerah otonomi baru, karena memang fiskal nasional belum memungkinkan,” tegasnya.***