DPRD Jabar Sambut Baik Alokasi Beasiswa Pengganti BPMU Dipastikan Naik dan Masuk APBD

INILAHKORAN.ID - Ketua Komisi V DPRD Jabar Yomanius Untung menyambut positif kepastian pengalokasian beasiswa bagi siswa SMA/SMK swasta dari keluarga tidak mampu yang akan dikucurkan Pemprov Jabar melalui APBD murni 2026. 

Menurutnya, tak hanya dipastikan tersedia namun nilai anggaran beasiswa tersebut juga mengalami peningkatan. Program beasiswa ini menjadi skema pengganti Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) yang resmi dihapus mulai 2026.

“Syukur kalau bertambah, yang penting anggaran di APBD 2026 ada,” kata Yomanius, Rabu 28 Januari 2026.

Yomanius menyebut DPRD Jabar bersama Pemprov telah menyepakati alokasi awal sebesar Rp180 miliar yang diperuntukkan sebagai beasiswa operasional bagi siswa SMA/SMK swasta dari keluarga tidak mampu yang masuk Desil 1 hingga 4.

“Waktu itu kita sepakati, penggantinya adalah beasiswa bagi siswa miskin. Anggarannya Rp180 miliar itu beasiswa operasional, untuk desil satu sampai empat, satu anaknya akan mendapatkan Rp600 ribu per tahun. Tapi, itu beasiswa operasional,” ucapnya.

Menurut Yomanius, perubahan skema dari BPMU menjadi beasiswa langsung ke siswa membawa konsekuensi serius terhadap besaran anggaran. Jika sebelumnya BPMU untuk sekolah swasta mencapai sekitar Rp600 miliar, kini alokasinya menyusut signifikan menjadi Rp180 miliar.

“Konsekuensinya tidak hanya perubahan nama dari BPMU menjadi beasiswa siswa tidak mampu, tapi alokasi juga berkurang, karena kondisi keuangan tidak memungkinkan untuk mengalokasikan dalam bentuk BPMU seperti dulu,” ujarnya.

Namun demikian, Yomanius mengungkapkan bahwa kepastian penganggaran beasiswa tersebut sempat belum sepenuhnya jelas, baik apakah masuk dalam APBD murni 2026 atau baru akan dialokasikan pada APBD Perubahan. Bahkan, ia menyebut adanya perbedaan informasi antara Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar dan Bappeda Jabar.

“Versi Disdik itu kemungkinan, dianggarkan perubahan. Tapi versi Bappeda, itu masih dianggaran murni. Makanya kami meminta Disdik dan Bappeda untuk memberikan informasi yang lebih shahih, karena ketika kami undang untuk rapat, kepalanya tidak hadir,” katanya.

Atas kondisi tersebut, Komisi V DPRD Jabar berencana kembali memanggil Disdik dan Bappeda untuk mendapatkan penjelasan utuh terkait skema dan alokasi beasiswa pengganti BPMU.

“Ya, kami belum menerima informasi secara utuh, dari pucuk pimpinannya masing-masing. Ya, setelah kunjungan kerja ini kami akan mengundang lagi Bappeda dan Disdik,” imbuhnya.

Tak berhenti di situ, DPRD Jabar juga menegaskan akan memperjuangkan reaktivasi BPMU pada APBD tahun-tahun mendatang. Menurut Yomanius, BPMU masih sangat dibutuhkan untuk menjaga keberlangsungan operasional sekolah swasta.

“Ke depan, kami akan kembali mendorong reaktivasi BPMU, itu perlu karena sebagian besar sekolah swasta itu dalam kondisi tidak stabil dari sisi keuangan, makanya kami akan dorong di tahun depan,” tuturnya.