DPRD Jabar Segera Panggil Disdik, Buntut Kekacauan SPMB 2026 Sekolah Maung

INILAHKORAN.ID - Komisi V DPRD Jawa Barat bergerak cepat menanggapi beragam keluhan orang tua calon murid baru, atas pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 Sekolah Manusia Unggul (Maung).

Keluhan ini terungkap melalui posko pengaduan yang dibuka di Aula Ki Hajar Dewantara, Kantor Dinas Pendidikan Jawa Barat.

Anggota Komisi V DPRD Jabar, Zaini Shofari mengatakan, jumlah pengaduan yang masuk menunjukkan banyak masalah teknis dan regulasi yang belum terselesaikan.

"Sejak pagi saya melihat aula berangsur penuh, ada berbagai pengaduan. Itu jadi bukti banyak hal yang harus diselesaikan," ujar Zaini di Kantor Disdik Jabar, Kota Bandung, Selasa (9/6/2026).

Zaini menegaskan, sejumlah aduan terkait hilangnya akses akun pendaftaran bagi lulusan pondok pesantren maupun Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) setelah memasukkan kata sandi menjadi masalah serius.

"Misalkan, sekolah mengeluarkan surat perbaikan verifikasi, tapi di satu sisi ada sekolah yang tidak bisa mengeluarkan surat karena ada aturan baru. Terus ada juga tadi PKBM dan pondok pesantren memasukan password tidak bisa lalu hilang," ungkapnya.

Selain itu, Zaini menyoroti istilah Pemetaan Calon Murid Baru (PCMB) dalam sistem digital. Menurutnya, diksi ini membingungkan masyarakat karena dianggap hanya sebagai proses pendataan, padahal sistem secara otomatis mengunci pilihan menjadi pendaftaran permanen.

"Harusnya diksinya itu harus jelas saja, kalau pemetaan orang awam mengira dipetakan saja, bukan langsung jadi daftar. Tapi ternyata malah dikunci daftar gitu," katanya.

Masalah lain yang muncul adalah terbatasnya pemahaman orang tua mengenai unggah dokumen prestasi, sehingga hak upgrade nilai prestasi olahraga tingkat regional dan nasional menjadi hilang.

Komisi V DPRD Jawa Barat menegaskan segera memanggil Disdik, untuk mengevaluasi sistem SPMB 2026 dan menyiapkan perbaikan buntut kekacauan yang terjadi. 

Zaini menekankan pentingnya contoh dari daerah lain, seperti Jawa Timur, yang lebih dulu melakukan simulasi sistem sebelum pendaftaran resmi dibuka.

"Ini aplikasi baru, penggunanya pun baru. Harusnya mencontoh Dinas Pendidikan Jawa Timur yang melakukan simulasi sistem sebelum pendaftaran dibuka. Kami akan panggil Disdik perkembangan yang terjadi," ujarnya.

Pemanggilan ini diharapkan dapat memperbaiki kelancaran SPMB, menyelesaikan masalah teknis, dan meningkatkan edukasi bagi orang tua agar proses pendaftaran lebih transparan dan adil.

Sisi lain, Komisi V DPRD Jabar juga menerima audiensi dari calon murid sekolah maung di Kantor DPRD Jabar. Belasan murid dari berbagai SMP yang masuk jalur prestasi non-akademik berkeluh kesah, mengenai keanehan penilaian dalam penerimaan SPMB 2026 sekolah maung.***