DPRD Jabar Soroti Dampak Efisiensi Anggaran, SMK di Majalengka Kekurangan RKB
Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat menyoroti adanya lonjakan jumlah peserta didik dan berkembangnya program keahlian di SMK Negeri di Kabupaten Majalengka.
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAHKORAN.ID - Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat menyoroti adanya lonjakan jumlah peserta didik dan berkembangnya program keahlian di salah satu SMK Negeri di Kabupaten Majalengka, namun belum sepenuhnya diimbangi ketersediaan ruang kelas dan fasilitas praktik.
Anggota Komisi V DPRD Jabar, Encep Sugiana mengatakan, selain kebutuhan ruang kelas baru (RKB), laboratorium dan ruang praktik menjadi vital bagi pendidikan vokasi. Padahal, lulusan sekolah tersebut diketahui banyak terserap industri di wilayah sekitar.
Encep mengungkapkan, bahwa hasil evaluasi pelaksanaan anggaran 2025 menunjukkan adanya dampak efisiensi anggaran terhadap operasional di tingkat cabang dinas, termasuk dalam pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan.
“Dari sisi efisiensi, ada beberapa kendala operasional yang disampaikan, termasuk kebutuhan dukungan sarana dan prasarana yang masih perlu diperkuat,” kata Encep dikutip Kamis 19 Februari 2026.
Menurutnya, kebutuhan penambahan ruang kelas baru kini sudah berada pada tahap mendesak. Pertumbuhan jumlah siswa yang konsisten dan ekspansi program keahlian tidak diiringi dengan ekspansi infrastruktur pendidikan.
“SMK ini sangat membutuhkan penambahan ruang kelas dan fasilitas praktik. Jumlah siswa dan program keahliannya terus berkembang, namun ruang belajar masih terbatas sementara lulusannya banyak terserap di industri sekitar,” ucapnya.
Situasi tersebut menunjukkan adanya paradoks dalam pengelolaan pendidikan vokasi, yakni daya serap industri tinggi, namun dukungan infrastruktur masih tertinggal. Jika tidak segera direspons melalui kebijakan anggaran yang lebih progresif, kondisi ini berpotensi menghambat kualitas pembelajaran dan kompetensi lulusan di masa mendatang.
Encep menambahkan, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX telah mulai menyusun langkah strategis untuk memaksimalkan anggaran Tahun 2026 serta merancang kebutuhan prioritas Tahun 2027 agar pembangunan sarana pendidikan lebih terarah dan tepat sasaran.
Komisi V DPRD Jabar mendorong agar kebutuhan RKB dan penguatan fasilitas praktik di Majalengka menjadi perhatian dalam pembahasan APBD Tahun Anggaran 2026-2027. Optimalisasi anggaran daerah serta sinkronisasi dengan program revitalisasi dari pemerintah pusat dinilai menjadi kunci percepatan pembangunan sarana pendidikan vokasi.
Selain itu, Komisi V berkomitmen menindaklanjuti temuan di lapangan dengan kunjungan langsung ke sekolah serta mengomunikasikan kebutuhan tersebut dalam rapat kerja bersama Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.
“Harapannya, kebutuhan prioritas di wilayah Majalengka dapat terakomodasi dalam kebijakan dan penganggaran provinsi sehingga pembangunan sektor pendidikan benar-benar berdampak bagi masyarakat,” tandasnya.***
Editor : JakaPermana

