DPRD Jabar Soroti Diskriminasi dan Akses Publik bagi Penyandang Disabilitas

INILAHKORAN, Bandung - Di tengah pesatnya pembangunan Jawa Barat, masih banyak persoalan yang menyangkut kesetaraan dan perhatian terhadap penyandang disabilitas.

Anggota Komisi I DPRD Jabar Tedy Rusmawan menilai, isu diskriminasi dan keterbatasan aksesibilitas masih menjadi pekerjaan rumah besar pemerintah daerah.

“Kasus diskriminasi terhadap penyandang disabilitas masih terjadi, terutama dalam proses rekrutmen kerja. Seringkali mereka sudah sampai tahap wawancara, tapi tetap tidak diterima,” ujar Tedy, dikutip Kamis 30 Oktober 2025.

Ia menekankan pentingnya komitmen perusahaan dan instansi pemerintah, untuk membuka ruang kerja yang lebih inklusif. Salah satunya dengan menerapkan alokasi kuota khusus bagi tenaga kerja disabilitas di setiap dinas.

Menurut Tedy, UU Nomor 8 Tahun 2016 sebenarnya telah mengatur dengan jelas kewajiban tersebut, yakni minimal 2 persen bagi BUMN dan 1 persen bagi perusahaan swasta. Namun, implementasinya di lapangan masih jauh dari harapan.

“Harus dicek lagi data dan regulasinya, karena realitanya masih sulit,” tambahnya.

Tedy menilai, pemerintah perlu memperkuat unit layanan disabilitas, termasuk menghadirkan juru bahasa isyarat atau teknologi komunikasi pendukung. “Kadang komunikasi hanya lewat ketikan di handphone,” katanya.

Selain itu, Tedy menyoroti pentingnya fasilitas ramah disabilitas di jalan-jalan provinsi, terutama trotoar dan akses menuju kawasan pemerintahan seperti di Jalan Diponegoro, Kota Bandung. Dari 30 ruas jalan provinsi di Kota Bandung, hanya sebagian kecil yang dinilai cukup layak oleh komunitas disabilitas.

Tedy menegaskan, DPRD Jabar akan menyampaikan hasil asesmen kepada Dinas Sosial dan OPD terkait. Ia juga membuka peluang audiensi antara komunitas disabilitas dengan Gubernur Jawa Barat sebagai bentuk penguatan politik inklusif.

“Langkah awal ini positif, dan kami akan cek langsung kondisi trotoar serta fasilitas lainnya,” tandasnya.