DPRD Jabar Soroti Investasi yang Belum Mampu Tekan Angka Pengangguran

INILAHKORAN.ID - Derasnya arus investasi yang masuk ke Jabar belum sepenuhnya berbuah pada penciptaan lapangan kerja. 

Komisi III DPRD Jabar menilai, capaian investasi yang terus menembus rekor nasional, masih menyisakan persoalan serius, yakni rendahnya dampak terhadap penyerapan tenaga kerja dan penguatan ekonomi masyarakat.

Sebab itu, DPRD Jabar mengingatkan Pemprov agar tidak lagi menjadikan besaran investasi sebagai satu-satunya indikator keberhasilan pembangunan. Kualitas investasi, terutama kontribusinya terhadap pengurangan pengangguran, dinilai harus menjadi perhatian utama.

Anggota Komisi III DPRD Jabar Budi Mahmud Saputra mengatakan, tingginya realisasi investasi perlu dibarengi manfaat langsung bagi masyarakat. Menurutnya, keberhasilan menarik modal harus tercermin pada bertambahnya kesempatan kerja dan menurunnya angka pengangguran terbuka.

“Tingginya angka investasi yang masuk seharusnya berbanding lurus dengan ketersediaan lapangan kerja bagi masyarakat. Jika realisasi modal terus memecahkan rekor namun persoalan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan angka pengangguran masih membayangi, maka ada diskoneksi struktural yang harus kita benahi bersama," ujar Budi, Minggu (23/8/2026).

Data penanaman modal menunjukkan Jabar masih menjadi magnet investasi nasional. Pada semester I 2026, realisasi investasi mencapai Rp138,13 triliun, melanjutkan capaian tahun 2025 yang menembus Rp296,83 triliun.

Meski demikian, DPRD Jabar menilai besarnya investasi belum sepenuhnya berdampak pada pasar kerja. Tren investasi yang didominasi sektor padat modal dan berbasis teknologi tinggi dinilai membuat tingkat penyerapan tenaga kerja per nilai investasi terus menurun.

Kondisi tersebut dinilai bertolak belakang dengan kebutuhan Jabar, yang masih menghadapi tantangan pengangguran dan gelombang PHK di sejumlah sektor industri.

Minta Investor Wajib Libatkan UMKM dan Tenaga Kerja Lokal

Komisi III DPRD Jabar menilai, pemerintah daerah perlu mengubah pendekatan dalam pengelolaan investasi. Fokus tidak cukup pada percepatan perizinan dan kemudahan usaha, tetapi juga memastikan setiap investasi membawa manfaat ekonomi yang lebih luas.

Sebab itu, Budi mendorong lahirnya kebijakan insentif yang memberikan penghargaan kepada investor yang menyerap tenaga kerja lokal dan membangun kemitraan dengan pelaku usaha daerah.

“Pemerintah provinsi perlu menyusun regulasi insentif fiskal maupun non-fiskal yang terarah bagi investor yang berkomitmen menyerap tenaga kerja lokal dan membangun rantai pasok bersama UMKM daerah. Kemudahan investasi harus dikunci dengan indikator kinerja penyerapan tenaga kerja yang jelas,” katanya.

Budi menegaskan, investasi berkualitas tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi di atas kertas, tetapi juga menciptakan efek berganda bagi masyarakat. Keterlibatan UMKM dalam rantai pasok industri besar menjadi faktor penting agar manfaat investasi tidak hanya terkonsentrasi di kawasan industri, melainkan mengalir hingga ke tingkat daerah dan pelaku usaha kecil.

Menurutnya, arah investasi Jabar ke depan harus mampu menjawab dua target sekaligus, yakni menjaga daya saing ekonomi sekaligus memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat.