DPRD Kabupaten Cirebon Ingatkan Tanda Bahaya Fiskal

INILAHKORAN, Cirebon - Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Hasan Basori mengingatkan adanya “tanda bahaya fiskal” di tubuh pemerintahan daerah. Ia menilai, hingga kini Kabupaten Cirebon belum mampu menunjukkan kemandirian dalam pengelolaan keuangan daerah dan masih terlalu bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat.

“Secara umum, pemerintahan hari ini mengalami stagnasi. Kapasitas fiskal kita masih lemah, sehingga daerah sulit bergerak secara mandiri,” ujarnya, Jumat 24 Oktober 2025.

Hasan menyoroti lemahnya kemampuan fiskal Kabupaten Cirebon yang berdampak pada keterbatasan ruang gerak pembangunan. Ia menyebut, rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total APBD baru mencapai 18 persen, jauh di bawah ambang batas ideal 25 persen.

“Kabupaten Cirebon hari ini masih dalam kategori instruktif, artinya masih menunggu dan tergantung pada pemerintah pusat,” ucapnya.

Kondisi tersebut, kata Hasan, menjadi pengingat bahwa Kabupaten Cirebon belum siap menghadapi tekanan fiskal yang mungkin terjadi pada 2026. Ia menyebut, tanpa terobosan inovatif dalam pengelolaan sumber keuangan, Kabupaten Cirebon akan terus kesulitan menutup kebutuhan pembangunan dari anggaran sendiri.

“Harusnya pemerintah daerah lebih kreatif mencari sumber pendanaan baru, baik dari dana sektoral pusat, CSR, maupun kolaborasi lintas sektor. Kalau tidak, kita hanya menunggu tanpa ada progres,” ujarnya.

Selain masalah fiskal, Hasan juga menyoroti minimnya terobosan dalam penguatan PAD, terutama dari sektor pajak daerah dan potensi ekonomi lokal. Ia menilai, upaya menggali potensi sektor produktif seperti pariwisata, industri kecil, dan pertanian belum dilakukan secara sistematis.

“Kami belum melihat langkah konkret untuk mengoptimalkan potensi lokal. Bagaimana mau membangun kalau kemampuan keuangannya saja belum tumbuh," katanya.

Menurut Hasan, pola pembangunan di Kabupaten Cirebon masih bersifat konsumtif dan tidak mencerminkan strategi jangka panjang menuju kemandirian ekonomi daerah.

Menyinggung wacana pemekaran wilayah Cirebon Timur, Hasan menilai ide tersebut perlu kajian matang. Menurutnya, berbagai indikator teknis seperti ketersediaan sekolah, infrastruktur dasar, dan fasilitas kesehatan masih belum merata di kawasan timur.

“Syarat-syarat teknis seperti sekolah, rumah sakit, dan infrastruktur masih lemah. Ini yang harus diperkuat dulu sebelum bicara pemekaran,” jelasnya.

Ia menegaskan, tanggung jawab mempercepat pemerataan pembangunan di wilayah timur berada di pundak para politisi dan pemangku kebijakan setempat.

“Ini pekerjaan rumah bagi teman-teman politisi Dapil Timur untuk memastikan wilayah timur tidak terus tertinggal,” pungkasnya.

Dia menambahkan, pernyataannya itu mencerminkan kekhawatiran yang lebih luas, bahwa otonomi daerah belum diimbangi dengan kemandirian fiskal. Dengan rasio PAD yang masih di bawah 20 persen, Kabupaten Cirebon rentan terhadap perubahan kebijakan pusat dan fluktuasi anggaran nasional.***