DPRD Kabupaten Cirebon Dorong Pemkab Genjot PAD dan Tingkatkan Layanan Publik

INILAHKORAN.ID - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mendorong Pemkab Cirebon untuk mengoptimalkan PAD sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagai tindak lanjut hasil evaluasi pelaksanaan APBD TA 2025. 

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Hasan Basori mengatakan, evaluasi pelaksanaan APBD merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

Hasil evaluasi tersebut selanjutnya menjadi bahan masukan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027.

Menurut Hasan, peningkatan PAD menjadi salah satu perhatian utama DPRD karena memiliki peran strategis dalam memperkuat kemampuan fiskal daerah untuk membiayai berbagai program pembangunan.

"DPRD mendorong pemerintah daerah menghadirkan berbagai inovasi untuk mengoptimalkan PAD tanpa membebani masyarakat. Penguatan sistem digitalisasi pemungutan pajak dan retribusi perlu terus dilakukan agar lebih transparan, akuntabel, serta mampu meminimalkan potensi kebocoran penerimaan daerah," ujar Hasan dalam keterangan remi yang diterima, Senin (20/7/2026).

Selain mengoptimalkan pendapatan daerah, DPRD juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik yang hingga kini masih menjadi harapan masyarakat di berbagai wilayah Kabupaten Cirebon. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan pembenahan layanan publik dinilai harus berjalan seiring agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata.

Persoalan pengelolaan sampah juga menjadi salah satu fokus evaluasi DPRD. Menurut Hasan, sektor tersebut memerlukan langkah-langkah yang lebih terukur, terintegrasi, dan berkelanjutan agar pelayanan kepada masyarakat semakin optimal sekaligus mendukung terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat.

"Evaluasi ini kami lakukan untuk memastikan pelaksanaan APBD benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendorong peningkatan kualitas pembangunan di berbagai sektor. Salah satu yang masih perlu kami dorong adalah peningkatan kinerja pendapatan daerah," katanya.

Dalam penyusunan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027, DPRD berharap pemerintah daerah dapat menyusun kebijakan anggaran yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat dengan tetap mengedepankan skala prioritas pembangunan.

Hasan menegaskan, sinergi antara legislatif dan eksekutif menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan kolaborasi yang baik, setiap program yang dirancang diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mendorong peningkatan kesejahteraan.

"Melalui evaluasi pelaksanaan APBD 2025 dan pembahasan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 ini, DPRD Kabupaten Cirebon berkomitmen untuk terus menjalankan fungsi pengawasan, penganggaran, dan legislasi secara optimal guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat," jelasnya.

DPRD Kabupaten Cirebon berharap berbagai rekomendasi hasil evaluasi tersebut dapat menjadi bahan penyempurnaan kebijakan pemerintah daerah sehingga pembangunan semakin berkualitas, pelayanan publik terus meningkat, dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cirebon dapat terwujud secara berkelanjutan.