Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon Soroti Pembinaan 179 Ribu UMKM dan 767 Koperasi

INILAHKORAN.ID - Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon menyoroti besarnya tantangan yang dihadapi Dinas koperasi dan UKM (Dinkop UKM) dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap koperasi serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon Cakra Suseno mengatakan, beban kerja Dinkop UKM cukup besar jika dibandingkan dengan anggaran yang dimiliki. Dengan pagu anggaran sekitar Rp7,48 miliar, dinas tersebut harus menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap ratusan koperasi serta ratusan ribu pelaku UMKM di Kabupaten Cirebon.

"Dengan anggaran sekitar Rp7,48 miliar, Dinas koperasi dan UKM memikul tanggung jawab besar untuk membina dan mengawasi ratusan koperasi serta sekitar 179 ribu UMKM di Kabupaten Cirebon." kata Cakra dalam rapat kerja pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2025 bersama Dinkop UKM Kabupaten Cirebon, Senin (6/7/2026).

Dalam rapat tersebut terungkap, saat ini terdapat 767 koperasi yang terdaftar dan sekitar 179 ribu UMKM yang menjadi sasaran pembinaan Dinkop UKM Kabupaten Cirebon.

Jumlah tersebut dinilai menjadi tantangan besar yang membutuhkan program pendampingan, pengawasan, dan pemberdayaan yang berkelanjutan agar koperasi dan UMKM mampu berkembang serta memiliki daya saing.

"Saat ini ada 767 koperasi dan sekitar 179 ribu UMKM yang harus dibina. Jumlah ini menjadi tantangan besar sehingga membutuhkan pendampingan, pengawasan, dan pemberdayaan yang berkelanjutan agar semakin berkembang dan berdaya saing," jelas Cakra.

Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon berharap berbagai program yang dijalankan Dinkop UKM dapat terus diperkuat sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan.

"Pembinaan yang optimal dinilai menjadi salah satu kunci dalam meningkatkan kualitas usaha masyarakat sekaligus memperkuat perekonomian daerah," pungkasnya.