Eks Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Jadi Korban Penipuan, Alami Kerugian Rp2 Miliar

INILAHKORAN.ID - Mantan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, Mohamad Eka Kartika EM, dilaporkan menjadi korban dugaan penipuan siber (cyber fraud) dengan total kerugian yang fantastis mencapai Rp2.012.581.900.

​Informasi yang dihimpun dari unggahan di media sosial, mengungkapkan bahwa aksi penipuan ini menggunakan modus manipulasi psikologis yang rapi guna menguras rekening korban.

​Modus Pelaku: Mengaku Petugas Instansi Pemerintah

​Berdasarkan kronologi yang dilaporkan, pelaku melancarkan aksinya dengan menyamar sebagai petugas dari instansi pemerintah. Pelaku menghubungi korban dengan dalih ingin melakukan pembaruan atau digitalisasi data kependudukan.

​Di bawah arahan pelaku, korban kemudian dituntun untuk mengikuti sejumlah instruksi tertentu.

Tanpa disadari, langkah-langkah tersebut membuat korban kehilangan akses penuh terhadap rekening pribadinya.

Setelah akses dikuasai oleh pelaku, terjadi sejumlah transaksi ilegal berskala besar tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari korban.

​Langkah Hukum dan Laporan Resmi ke Polrestabes Hingga OJK

​Pihak korban bergerak cepat dengan melaporkan kasus kejahatan digital ini ke berbagai otoritas terkait guna melacak aliran dana dan memblokir rekening pelaku. Beberapa laporan resmi yang telah diterbitkan antara lain:

​Polrestabes Bandung: Laporan resmi terdaftar dengan Surat Tanda Bukti Pengaduan Nomor: STBP/292/VII/2026/JBR/POLRESTABES.

​Otoritas Jasa Keuangan (OJK): Dilaporkan melalui Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) dengan Nomor Laporan: 20260710706398. Pihak OJK merespons cepat laporan ini dan statusnya saat ini adalah "Penundaan Transaksi Dilakukan".

​Bank BRI: Laporan penanganan dikirimkan dengan Nomor Laporan: 96552834.

​Pada tanggal 16 Juli 2026, pihak keluarga dikabarkan telah melakukan follow-up langsung ke Kantor BRI Naripan, Bandung. Pihak bank menjanjikan akan meningkatkan status penanganan laporan ini menjadi "Urgent" (darurat).

​Pihak keluarga korban sangat berharap adanya perhatian khusus serta tindakan cepat dari aparat penegak hukum, otoritas perbankan, dan instansi terkait.