Farhan Siapkan Jalur Aman Pesepeda dan Skema Baru Atasi Parkir Liar Bandung
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyiapkan jalur aman pesepeda dan pendekatan berbasis komunitas untuk mengatasi maraknya parkir liar di Kota Bandung.
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAHKORAN.ID-Wali Kota Bandung Muhammad Farhan merespons dua persoalan yang masih menjadi perhatian masyarakat, yakni kebutuhan jalur aman bagi pesepeda dan maraknya juru parkir (jukir) liar di sejumlah ruang publik.
Untuk persoalan jalur sepeda, Farhan mengatakan dirinya telah menginstruksikan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung agar berkoordinasi dengan komunitas pesepeda. Koordinasi tersebut dilakukan untuk memetakan rute yang dinilai aman bagi pengguna sepeda.
"Untuk jalur aman, sekarang di Dishub sudah saya berikan perintah dan sudah dijalankan. Kami melakukan kerja sama dan komunikasi antara komunitas sepeda dengan Dishub untuk memberikan masukan mengenai jalur-jalur yang aman untuk sepeda," kata Farhan di Polrestabes Bandung, Senin (10/8/2026).
Marka Jalur Sepeda Perlu Diperhatikan
Selain menentukan jalur yang aman, Farhan juga menyoroti kondisi marka khusus pesepeda di sejumlah ruas jalan.
Menurutnya, masih terdapat marka jalur sepeda yang kondisinya memudar dan belum mendapatkan perbaikan. Ia berharap komunikasi antara komunitas pesepeda dan Dishub dapat berjalan lebih efektif sehingga kebutuhan di lapangan dapat segera diketahui dan ditindaklanjuti.
"Saya masih menunggu. Kalau saya lihat sekarang, ada beberapa marka jalan sepeda yang belum diberi warna hijau," ujarnya.
Farhan menilai koordinasi diperlukan agar setiap pihak memiliki pemahaman yang sama mengenai tanggung jawab serta langkah yang harus dilakukan untuk memperbaiki fasilitas jalur sepeda.
Parkir Liar Tak Cukup Ditangani dengan Razia
Selain jalur sepeda, persoalan juru parkir liar juga menjadi perhatian Pemkot Bandung. Farhan mengatakan penanganan parkir liar tidak bisa hanya mengandalkan pendekatan represif seperti razia atau penertiban.
Menurutnya, persoalan parkir berkaitan erat dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat. Karena itu, diperlukan pendekatan yang melibatkan masyarakat di sekitar lokasi.
"Pendekatannya sosial budaya, Bu. Karena persoalan tukang parkir ini ada di banyak tempat, bahkan di seluruh Indonesia," jelas Farhan.
Bandung Akan Pelajari Sistem parkir berbasis komunitas
Untuk mencari solusi, Farhan berencana mempelajari dan mengadaptasi pengelolaan parkir berbasis masyarakat yang diterapkan di sejumlah daerah.
Salah satu contoh yang disebutnya adalah sistem pengelolaan parkir di kawasan pasar di Bali yang melibatkan masyarakat setempat dalam mengontrol aktivitas parkir.
"Saya akan meniru daerah di Bali, di mana parkir di kawasan pasar dikontrol oleh masyarakat setempat," kata Farhan.
Namun, ia mengakui penerapan skema tersebut di Kota Bandung tetap memiliki tantangan. Salah satunya adalah ketersediaan ruang yang dapat digunakan sebagai lokasi parkir.
"Memang problemnya adalah apakah lokasi parkirnya tersedia atau tidak. Itu saja," tandasnya.
Pemkot Bandung selanjutnya perlu memadukan penataan ruang parkir, pengawasan di lapangan, serta keterlibatan masyarakat agar persoalan parkir liar tidak terus berulang. Di sisi lain, penyediaan jalur sepeda yang aman juga menjadi bagian penting dalam menciptakan sistem transportasi perkotaan yang lebih tertib dan ramah bagi seluruh pengguna jalan.***
Editor : JakaPermana


