Farhan Tegaskan Komitmen Jaga Layanan Dasar, Meski Anggaran Diefisiensikan

INILAHKORAN, Bandung - Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan menegaskan, menjaga enam standar pelayanan minimum (SPM) tetap berjalan optimal di tengah rencana pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) oleh pemerintah pusat dan kebijakan Efisiensi anggaran yang sedang dibahas Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung.

"Apapun yang terjadi, enam standar pelayanan minimum itu tidak boleh terganggu," kata Farhan pada Kamis 16 Oktober 2025.

Adapun enam sektor layanan dasar yang termasuk dalam SPM, dituturkan ia adalah pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perumahan, keamanan dan ketertiban serta perlindungan sosial.

Farhan menyatakan, pihaknya bersama tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) dan badan anggaran (Banggar) DPRD Kota Bandung sedang mengkaji sejumlah langkah efisiensi dengan memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama.

"Masih dibahas. Hari ini saya akan mendapatkan laporan dari TAPD dan hasil pembahasan bersama Banggar. Ini sangat bergantung pada apakah pembiayaan dari SILPA kita bisa menutup kekurangannya atau tidak," ucapnya.

Menurut ia, Efisiensi anggaran harus dilakukan secara cermat. Ia menekankan pentingnya efektivitas dalam perencanaan, agar efisiensi tidak berdampak negatif pada kualitas layanan publik.

"Perencanaannya harus lebih ke efektivitas anggaran. Yang penting kinerja tetap diutamakan di enam SPM itu," ujar dia.

Farhan juga menyoroti perlunya menyusun ulang perencanaan keuangan daerah untuk 2027 agar lebih adaptif terhadap dinamika fiskal nasional yang berubah-ubah. Ia menyebut, hal tersebut sebagai tantangan besar yang harus dihadapi sejak sekarang.

"Pekerjaan rumah yang luar biasa adalah menyusun ulang perencanaan untuk 2027. Jadi harus mulai dari sekarang," jelasnya.

Sebagai solusi jangka menengah, pihaknya mengusulkan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) tanpa membebani masyarakat. Menurutnya, hal ini menjadi langkah penting untuk mengurangi ketergantungan pada transfer pusat.

"Selama ini pembiayaan APBD itu dari PAD plus transfer pusat. Kalau transfer pusatnya berkurang, maka PAD yang harus dinaikkan. Tinggal bagaimana caranya menaikkan PAD tanpa membebani masyarakat," tandas dia.***