Farhan Tekankan Tata Kelola Transparan di Dispora Usai Kasus Eddy Marwoto

INILAHKORAN, Bandung - Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan menekankan, pentingnya penerapan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Bandung.

Hal tersebut, disampaikan ia menyusul kasus dugaan korupsi dana hibah pramuka yang menjerat mantan Kepala Dispora Eddy Marwoto. Eddy telah diberhentikan sementara dari status kepegawaiannya sebagai ASN sejak lama, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

“Kalau pegawainya sudah diberhentikan sementara, saya sudah tanda tangan. Itu sudah lama sejak ada penetapan,” kata Farhan pada Senin 25 Agustus 2025.

Dijelaskan ia, proses administrasi pemberhentian sementara dilakukan sesuai prosedur yang diatur oleh perundang-undangan. Sebelum 20 Agustus 2025, badan kepegawaian negara (BKN) telah menerbitkan surat persetujuan pemberhentian yang kemudian disahkan kementerian dalam negeri dan gubernur Jawa Barat.

“Di proses sebelum tanggal 20 Agustus, semuanya harus mendapatkan persetujuan dari Kemendagri dan gubernur. Kemarin sebelum 20 Agustus, surat dari BKN sudah keluar semuanya,” ucapnya.

Meski telah diberhentikan sementara, Farhan menyebut status kepegawaian Eddy Marwoto masih menunggu hasil akhir dari proses hukum di pengadilan. “Diberhentikan sementara, karena kita tidak pernah tahu nanti hasil pengadilan seperti apa,” ujar dia.

Lebih lanjut, ia memberikan penekanan khusus kepada Kepala Dispora yang baru dilantik Sigit Iskandar agar mengutamakan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Ia mengingatkan, pentingnya pengelolaan anggaran dan aset Dispora secara transparan.

“Dispora ini salah satu OPD yang memiliki titipan anggaran yang tidak kecil, apalagi punya aset yang banyak. Jadi pengelolaannya harus benar. Maka sekarang kepada kadis yang baru, saya tekankan adalah tata kelola atau good governance menjadi penekanan utama sampai bulan Desember nanti,” tandasnya.***