Gali Potensi Butuh Inovasi

Oleh: Reza Zurifwan 

Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Bogor, Achmad Yaudin Sogir pun menyampaikan sejumlah catatan, pandangan, hingga masukan kepada Bupati-Wakil Bupati Bogor, Rudy Susmanto-Jaro Ade soal optimalisasi PAD.

Achmad meminta Pemkab Bogor berpikir  out of the box melahirkan terobosan kreatif yang menyasar sektor-sektor baru tanpa mencekik daya beli masyarakat kecil.

"Untuk sektor Pendapatan Daerah Fraksi PKB mendorong Pemerintah Daerah untuk terus melakukan inovasi dan ekstensifikasi dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa membebani masyarakat kecil," kata Achmad dalam rapat paripurna nota pengantar Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026, Rabu (12/8).

Achmad meminta  target perubahan pendapatan pada KUA-PPAS 2026 disusun secara realistis dan terukur, dengan memaksimalkan digitalisasi penerimaan daerah guna menekan potensi kebocoran pajak dan retribusi.

"Harus ada langkah evaluasi untuk mengantisipasi apakah terdapat  pendapatan daerah yang kinerja realisasinya tidak bagus, yang muara akhirnya akan berdampak pada kemampuan fiskal daerah dan pembayaran program dan kegiatan prioritas daerah," ungkapnya.

Pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bogor menerangkan, dalam hal efisiensi dan prioritas belanja daerah, Fraksi PKB beserta Fraksi-Fraksi lainnya bersepakat agar pergeseran dan penambahan anggaran difokuskan pada belanja publik yang bersentuhan langsung dengan kesejahteraan rakyat.

"Kami menyoroti pentingnya kehati-hatian dalam belanja birokrasi, agar ruang fiskal yang tersedia di sisa tahun anggaran  2026 dapat dioptimalkan untuk digeser ke proyek eningkatan infrastruktur jalan di wilayah pelosok dan pedesaan yang menunjang mobilitas ekonomi kerakyatan," terangnya.

Ia menambahkan, harus ada penanganan masalah pendidikan, terutama pemenuhan sarana-prasarana dan kesejahteraan guru madrasah diniyah takmaliyah. Juga peningkatan layanan dasar kesehatan dan penanggulangan bayi stunting di seluruh wilayah Bumi Tegar Beriman.

Fraksi PKB DPRD Kabupaten Bogor juga mendorong adanya keberpihakan pada keagamaan dan pemberdayaan ekonomi ummat, sesuai dengan napas perjuangan partai, Fraksi PKB menggarisbawahi dan terus mengawal komitmen Pemerintah Kabupaten Bogor terhadap dukungan fasilitas keagamaan.

"Kami meminta agar dialokasikan porsi anggaran yang memadai dalam Perubahan KUA-PPAS 2026 untuk bantuan insentif guru ngaji, amil, marbot, serta dukungan sarana fisik untuk Pondok Pesantren dan Madrasah di seluruh pelosok Kabupaten Bogor. Selain itu, stimulus untuk UMKM dan petani harus dipertajam demi menjaga daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi," tambahnya.

Prioritas Masyarakat Sementara itu, Bupati Bogor Rudy Susmanto mendorong APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 mampu menjawab kebutuhan prioritas masyarakat Kabupaten Bogor.

Dia mengatakan pembahasan KUA-PPAS Perubahan 2026 merupakan tahapan penting sebelum Pemerintah Kabupaten Bogor bersama DPRD Kabupaten Bogor melanjutkan pembahasan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026.

Menurutnya, penyesuaian diawali dengan melakukan revisi terhadap postur APBD Tahun Anggaran 2026 melalui pembahasan KUA-PPAS Perubahan bersama DPRD Kabupaten Bogor.

“Pemerintah Kabupaten Bogor telah melakukan penjabaran APBD sebanyak tiga kali serta memberikan pemberitahuan kepada DPRD Kabupaten Bogor sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” jelas Rudy.

Rudy melanjutkan, revisi-revisi yang prioritas utama adalah melakukan pembayaran yang belum terbayar dalam program Tahun Anggaran 2025.

Yang kedua, bukan hanya berfokus terhadap apa yang belum dibayar, tapi infrastruktur pendidikan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, infrastruktur kesehatan, infrastruktur jalan, dan lain sebagainya," jelasnya.

“APBD Perubahan 2026 juga diarahkan untuk mempercepat program pembangunan yang menjadi kebutuhan masyarakat, terutama pada sektor infrastruktur pendidikan, kesehatan, jalan serta sosial ekonomi kemasyarakatan,” terangnya.

Ia menyebut, sejumlah usulan prioritas yang menjadi perhatian di antaranya penanganan Jalan Dramaga dan jalan di Kecamatan Nanggung. Menurut Rudy, tahapan lelang untuk sejumlah program tersebut sudah berjalan.

“DPRD Kabupaten Bogor berpesan kepada kami untuk lebih cepat dalam menindaklanjuti beberapa usulan-usulan prioritas. Salah satunya adalah Jalan Dramaga, lalu kedua ada jalan di Kecamatan Nanggung,” katanya.

Lebih lanjut, Rudy mengatakan program yang menjadi usulan Pemerintah Kabupaten Bogor maupun DPRD memiliki tujuan yang sama, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kita sama-sama ingin mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Bogor, mengejar rata-rata lama sekolah di Kabupaten Bogor, mengejar beberapa perbaikan infrastruktur yang ada, baik infrastruktur jalan, infrastruktur pendidikan, infrastruktur kesehatan, dan sosial ekonomi kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Bogor,” ungkapnya. (bsf)