Gelar Rapat Paripurna Bahas Terkait P2APBD 2024, Iswara Soroti OPD dan BUMD yang Alpa

INILAHKORAN, Bandung - Pemprov dan DPRD Jabar menggelar rapat paripurna, membahas Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD atau P2APBD 2024, Kamis 19 Juni 2025.

Dimana dalam paripurna DPRD Jabar tersebut, memberikan pandangan umum fraksi terkait P2APBD 2024, yang selanjutnya kelak akan mendapatkan tanggapan dari Gubernur Jabar Dedi Mulyadi.

Dalam rapat paripurna P2APBD 2024 itu, Wakil Ketua DPRD Jabar MQ Iswara menyoroti banyaknya organisasi perangkat daerah (OPD) dan BUMD yang alpa atau tidak hadir.

Padahal kehadiran kepala OPD dan BUMD sangat krusial, karena menyangkut pemanfaatan anggaran yang dialokasikan dari APBD 2024.

Iswara menegaskan, baik kepala OPD maupun BUMD jangan hanya semangat ketika mengajukan anggaran. Namun abai, terkait pertanggungjawaban pelaksanaannya.

"Tadi saya juga sempat memberikan catatan dalam rapat paripurna, khususnya kepada para kepala OPD. Saya ingatkan agar semangat mereka tidak hanya pada saat mengajukan anggaran, tapi juga pada saat mempertanggungjawabkan pelaksanaannya," ujar Iswara usai rapat paripurna.

Sebab, dari daftar hadir dalam rapat paripurna ini. Dari total 46 OPD, yang hadir hanya 27. Itu pun kata dia, hanya ada enam kepala OPD dan sisanya diwakili oleh staf.

Demikian pula BUMD, dari total 41 BUMD hanya tiga yang hadir mengikuti rapat paripurna terkait pembahasan P2APBD.

"Padahal, kehadiran dalam forum ini sangat penting karena setelah pembahasan P2APBD ini, kita akan melihat besaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa). Silpa inilah yang kemudian akan digunakan dalam pembahasan Perubahan APBD 2025," ucapnya.

Setelah P2APBD 2024 ini rampung lanjut Iswara, pihaknya bersama Pemprov Jabar akan melakukan pembahasan mengenai RKPD, KUA PPAS dan terakhir RAPBD perubahan 2025.

"Untuk perubahan APBD 2025, ditargetkan rampung pada September 2025. Secara simultan, kita juga sedang bersiap membahas KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2026. Namun karena prosesnya masih berjalan, saya belum dapat menyampaikan angka-angka atau nominalnya secara resmi," kata dia.

"Selain itu, saat ini kita juga sedang membahas dokumen RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024–2029. Setelah itu akan menyusul pembahasan Perubahan APBD 2025 dan APBD Murni Tahun Anggaran 2026. Jadi, setidaknya ada empat agenda besar yang sedang dan akan kita bahas," imbuhnya.

Dia berharap, pembahasan yang akan dilakukan kelak. Khususnya RPJMD, yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Gubernur Dedi Mulyadi, dapat terimplementasi secara baik.

"Dokumen ini akan menjadi dasar pembangunan lima tahun ke depan, yang setiap tahunnya akan diturunkan dalam RKPD serta perjanjian-perjanjian kerja pemerintah daerah lainnya," tandasnya.