Soroti SPMB Sekolah Maung, Iswara: Perkuat Sosialisasi, Pastikan Daya Tampung Aman

INILAHKORAN.ID - Polemik yang mewarnai pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Sekolah Maung di Jabar dinilai tidak semata-mata dipicu gangguan teknis saat pendaftaran berlangsung. 

DPRD Jabar menilai, akar persoalan terletak pada belum optimalnya sosialisasi sistem baru kepada masyarakat. Plus, persiapan infrastruktur digital yang belum sepenuhnya matang.

Evaluasi tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi antara DPRD Jabar, Wakil Gubernur Jabar Erwan Setiawan, dan Sekda Jabar Herman Suryatman yang membahas berbagai keluhan masyarakat terkait proses penerimaan peserta didik tahun ini di Kantor DPRD Jabar, Selasa (9/6/2026).

Wakil Ketua DPRD Jabar MQ Iswara mengatakan, perubahan mekanisme SPMB Sekolah Maung seharusnya diiringi penyebaran informasi yang lebih masif dan dilakukan jauh sebelum tahapan pendaftaran dimulai. 

Menurutnya, banyak orang tua dan calon peserta didik masih kebingungan memahami skema baru yang diterapkan, termasuk keberadaan Pemetaan Calon Murid Baru (PCMB).

"Kami berharap ke depan Disdik bisa melakukan sosialisasi lebih awal. Sistemnya baru, masyarakat juga belum memahami tahapan seperti PCMB yang sebelumnya tidak dikenal," ujar Iswara.

Dia menilai, pemahaman publik menjadi faktor krusial dalam keberhasilan pelaksanaan SPMB. Tanpa sosialisasi yang memadai, perubahan sistem berpotensi memunculkan kesalahpahaman dan memicu keresahan di tengah masyarakat.

Sebab itu, DPRD Jabar meminta Dinas Pendidikan Jabar melakukan evaluasi menyeluruh terhadap strategi komunikasi publik agar setiap tahapan seleksi dapat dipahami secara utuh oleh masyarakat sejak awal.

Selain aspek sosialisasi, DPRD juga menyoroti gangguan server yang sempat menghambat proses pendaftaran. Keluhan masyarakat terkait akses sistem yang lambat hingga kesulitan mengunggah dokumen menjadi perhatian serius dalam evaluasi pelaksanaan SPMB tahun ini.

Kondisi tersebut bahkan membuat pemerintah melakukan penyesuaian jadwal penutupan pendaftaran. Jika sebelumnya proses pendaftaran dijadwalkan berakhir pada Senin malam, batas waktu akhirnya diperpanjang hingga Selasa (9/6/2026) pukul 21.00 WIB.

"Kemarin memang ada penyesuaian. Yang semula batas waktunya berakhir tengah malam, sekarang diperpanjang sampai hari ini pukul 21.00 WIB," ucapnya.

Menurutnya, pembenahan tidak cukup hanya dilakukan pada sisi perangkat teknologi. Kesiapan operator dan SDM yang bertanggung jawab mengelola sistem juga harus menjadi perhatian utama.

"Kami menghimbau kepada Disdik agar server dipersiapkan lebih baik. Tidak hanya peralatannya yang lebih baru dan lebih canggih, tetapi juga SDM-nya harus siap," tegasnya.

Iswara menilai, digitalisasi layanan pendidikan menuntut kesiapan yang lebih komprehensif. Gangguan teknis yang terjadi di tengah tingginya jumlah pendaftar dapat berdampak langsung terhadap kepercayaan publik terhadap sistem penerimaan siswa.

Meski sejumlah persoalan teknis menjadi sorotan, DPRD Jabar memastikan masyarakat tidak perlu cemas terkait ketersediaan bangku sekolah di Jawa Barat.

Berdasarkan data yang dipaparkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, jumlah lulusan SMP, MTs, dan sederajat tahun ini mencapai 826.996 siswa. Sementara total kapasitas SMA, SMK, dan MA negeri maupun swasta mencapai 909.183 kursi.
Dengan komposisi tersebut, daya tampung pendidikan menengah di Jawa Barat mencapai sekitar 109 persen dari total lulusan.

"Jadi secara daya tampung tidak ada persoalan. Kursi yang tersedia lebih banyak dibanding jumlah lulusan," katanya.

Dari total kapasitas yang tersedia, sekitar 363 ribu kursi berada di sekolah negeri dan sekitar 546 ribu kursi disediakan oleh sekolah swasta.

Menurut Iswara, sebagian besar calon peserta didik saat ini telah memperoleh tempat belajar. Sementara siswa yang belum mendapatkan sekolah diperkirakan akan tertampung hingga penutupan masa pendaftaran.

"Per jam ini, sebagian besar sdh tertampung, yg blm masuk sekitar 100 rb siswa, insya Allah sampai pukul 9 mlm nanti, seluruh peserta didik sudah bisa tertampung," ungkapnya.

Pada jalur Sekolah Maung, minat masyarakat tercatat sangat tinggi. Jumlah pendaftar mencapai sekitar 38 ribu siswa, jauh melampaui daya tampung yang hanya tersedia sebanyak 21.618 kursi.

Bagi peserta yang tidak lolos seleksi, pemerintah akan mengarahkan mereka ke sekolah unggulan negeri lainnya melalui mekanisme PCMB. Sedangkan siswa yang harus melanjutkan pendidikan ke sekolah swasta tetap mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah.

Pemprov Jabar telah menyiapkan skema bantuan pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu, yang belum tertampung di sekolah negeri dan harus bersekolah di lembaga pendidikan swasta.

"Kami berharap masyarakat tidak perlu khawatir. Yang menjadi perhatian sekarang adalah bagaimana sistemnya semakin baik, sosialisasinya lebih matang, dan pelayanan kepada masyarakat semakin optimal," tandasnya.