GSI Soroti Dugaan Korupsi

Oleh: Reza Zurifwan

INILAH, Bogor - Puluhan pemuda memenuhi halaman Kantor Bupati Bogor, Senin (7/9/2026) siang. Mereka datang membawa satu kegelisahan: dugaan praktik korupsi yang disebut terjadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.

Atas nama Gerakan Sipil Indonesia (GSI), massa menyuarakan sejumlah persoalan, mulai dari dugaan pemotongan upah pungut karyawan Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) hingga dugaan pengaturan pemenang pengadaan barang dan jasa di Dinas Pendidikan. Lima tuntutan kemudian dibawa dalam satu paket yang mereka sebut Panca Karsa.

Koordinator aksi GSI Aziz Verga menyebut tuntutan pertama adalah mendesak Menteri Dalam Negeri menonaktifkan Bupati Bogor.

Massa juga meminta pencopotan kepala Bappenda, Dinas Pendidikan, dan BPKSDM.

Tuntutan berikutnya ditujukan kepada Presiden RI Prabowo Subianto agar tidak mengintervensi proses hukum. Mereka juga mendesak Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor mengusut tuntas dugaan tindak pidana korupsi di RSUD Bogor Utara.

Satu tuntutan lain terdengar lebih keras: massa mengancam menolak membayar pajak apabila tuntutan mereka tidak dipenuhi.

“Tuntutan panca karsa yaitu pertama, mendesak Menteri Dalam Negera untuk mengnonaktifkan Bupati Bogor, mencopot jabatan Kepala Bappenda, Dinas Pendidikan dan BPKSDM, meminta Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk tidak mengintervensi kasus ini, meminta Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor untuk mengusut tuntas dugaan Tipikor di RSUD Bogor Utara dan yang kelima kami akan menolak membayar pajak apabila tuntutan kami tidak dipenuhi,” kata Aziz.

Seruan itu kemudian diperluas kepada masyarakat.

Aziz mengimbau warga mempertanyakan kembali kewajiban membayar pajak apabila dana yang dikumpulkan dari masyarakat justru diduga diselewengkan.

“Pajak itu dibayar oleh masyarakat karena berharap demi pembangunan dan kebaikan, namun apabila dikorupsi seperti saat ini, lalu untuk apa kami membayar pajak,” sambungnya.

(gin)