Gubernur Dedi Mulyadi Sindir Kades yang Cuma 'Ahli Administrasi'

INILAHKORAN, Bandung - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyindir kepala desa atau kades, yang hanya berfokus pada hal administratif, mengindahkan lingkungan.

Dedi mengatakan, tidak sedikit kepala desa yang cuma 'ahli administrasi', bukan pada masyarakat dan lingkungannya.

Ini dikatakan Dedi dalam sambutannya di pelantikan pengurus DPD APDESI Jabar di Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis 15 Mei 2025.

"Apa kelemahan kepala desa hari ini? Saya jujur, katakan kepala desa hari ini menjelma menjadi ahli administratif, menjelma menjadi pekerja administratif. Saya sudah tidak bisa membedakan mana kepala desa, mana pegawai," ujar Dedi.

Orientasinya para ahli administrasi ini kata dia, hanya pada uang. Bagaimana dana desa, bantuan lainnya bisa didapat dan dimanfaatkan.

"Hidupnya, di otaknya cuma satu.
Ieu dana desa, ieu Silpa asup administrasikeun, kumaha nya carana nyokot, tapi teu kapanggih. Makanya teriak-teriak, pak tolong kami jangan diperiksa. Nya ari sia nyokot na gede teuing mah nya pasti dipariksa," ucapnya.

Sebab itu, pola ini sambung Dedi harus dibenahi. Jangan sampai kepala desa kehilangan marwahnya sebagai pemimpin di lingkungannya.

"Ini harus di benerin. Ini saya terus terang begini, karena saya hidup di desa. kepala desa kehilangan watak culture, watak budaya, watak pemimpin lingkungan, watak pemimpin yang dia punya garis leluhur pada karuhun yang di desa itu," tuturnya.

Akibatnya, hidup kepala desa ketika memimpin menjadi tidak tenang dan belum optimal menjalankan tugas serta fungsinya.

"Hubungannya sudah tidak ada, karena hubungannya tidak ada lahirlah para kepala desa yang gelisah. Gelisah apa, duit cukup, mobil banyak, tapi gelisah terus, kenapa? Karena lingkungannya tidak bisa menerima, leluhurnya tidak bisa menerima, leluhurnya marah," kata dia.

Kehadiran APDESI diharapkannya mampu membenahi dan mengajarkan kepala desa kembali kepada marwahnya, tidak hanya sebagai pemimpin wilayah perpanjangan tangan pemerintah, juga sebagai kepala adat.

Makanya hidupnya tidak ada ketenangan dan kedamaian. Untuk itu, APDESI harus mengajarkan para kepala desa untuk kembali pada lingkungan. Kembali pada alam," ujarnya.

Tidak ada yang salah di desa kata dia, bila terjadi pembangunan signifikan. Hanya saja menurutnya tata ruang juga harus diperhatikan.

"Pembangunan industri boleh berkembang. Boleh, seiring dengan perubahannya. Tetapi tata ekologi, hubungan emosional dengan masa lalu, hubungan emosional dengan leluhur, mata air harus dipertahankan, leweung larangannya harus dipertahankan, sanitasi lingkungan dipertahankan," ucapnya.

Bahkan negara maju sekalipun kata dia, desa yang berkembang pun tetap pada kulturnya. Budaya yang tetap kuat dan mengikat, menjaga harmonisasi dengan alam.

"Anda mau pergi ke Australia, mau pergi ke Inggris, mau pergi ke Swiss, mau pergi ke Perancis. Kemanapun ya, desa itu culture. Cuma bedanya, budaya mereka sudah dibuat dalam undang-undang yang kuat. Kita, undang-undangnya rubah tiap tahun, tiap waktu seiring dengan kepentingan para pengambil keputusan," kata dia.

Dedi berharap mulai hari ini kepala desa lebih responsif, turun ke lapangan memerhatikan lingkungannya. Tidak lagi fokus pada hal yang bersifat administratif.

"Sibuk di administratif, ngeberesin Siltap, ngeberesin dana desa, sibuk semuanya, sehingga apa bedanya desa dengan kelurahan. Nah, untuk itu perubahan ini harus dibuat," tandasnya. ***