Hanif Faisol Berharap TPST Bukan Tempat Buang Tetapi Tempat 'Tambang" Sampah

INILAHKORAN, Bekasi - Mendarat di Bandar Udara Halim Perdana Kusuma dari Retreat Kabinet Merah Putih di Akademi Militer Magelang, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq langsung gerak cepat  meninjau Tempat Pembuangan sampah Terpadu (TPST) Bantargebang Bekasi Jawa Barat.

Hanif Faisol Nurofiq ditemanj sejumlah Dirjen, yaitu Dirjen Gakum, Dirjen PPKL dan Dirjen PSBL3 Rosa Vivien Ratnawati, dan juga para Pejabat Pemprov Jakarta.

Hanif Faisol Nirofiq mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk ikut dalam menyelesaikan permasalahan sampah di Daerah Khusus Jakarta.

Ia menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektoral dalam menangani sampah yang dihasilkan oleh Daerah Khusus Jakarta, yang mencapai 8.000 ton per hari, dengan sekitar 7.500 hingga 7.800 ton di antaranya dibuang ke TPST Bantar Gebang, Bekasi.

"Ini langkah kolaborasi yang tidak mungkin dikerjakan hanya oleh Pemprov Daerah Khusus Jakarta. Semua pihak perlu mengambil tanggung jawab. Kami sengaja mengundang rekan-rekan dari industri mikro dan produsen untuk ikut terlibat dalam menyelesaikan permasalahan sampah di Daerah Khusus Jakarta," ujar Hanif, Minggu, 27 Oktober 2024.

Pria berusia 53 tahun ini menjelaskan bahwa TPST Bantar Gebang, Bekasi menghadapi dua tantangan besar, pertama, timbunan sampah dengan volume hampir 55 juta ton, dan kedua, sampah harian yang terus bertambah setiap harinya. 

Kedua hal ini, ia minta harus diatasi atau antisipasi dengan pendekatan yang berbeda sesuai karakteristik masing-masing jenis sampah.

Untuk meningkatkan pengelolaan sampah di Daerah Khusus Jakarta, mantan Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Hidup KLHK ini menegaskan Pemprov Daerah Khusus ajakarta bersama Pemerintah Kabupaten dan Kota di sekitarnya telah berupaya mengatasi masalah sampah mulai dari hulu. 

Namun, Hanif Faisol Nurofiq menekankan pentingnya upaya "scaling up" dan penggunaan instrumen yang tepat.

"Pemprov Daerah Khusus Jakarta mengusulkan agar instrumen harga sampah disesuaikan dalam upaya pengelolaan energi, sehingga industri pengelolaan sampah dapat berkembang menjadi sektor yang menarik dan menguntungkan," paparnya.

Menurut pria asli Bojonegoro, Jawa Timur, jika harga sampah menjadi menarik, pengelolaannya bisa diarahkan menuju industrialisasi.

"Bisa dibayangkan jika sampah ini bisa diolah dengan baik, yang datang ke TPST Bantar Gebang, Bekasi bukan lagi sekadar membuang, tetapi ‘menambang’ sampah," katanya.

Hanif menambahkan bahwa Daerah Khusus Jakarta merupakan pusat budaya dan ekonomi, dengan populasi mencapai 11,4 juta orang. Kita perlu memberikan perhatian khusus dalam mengelola sampah, menjaga kelayakan air sungai, dan sumber air permukaan lainnya.

Ia menjelaskan bahwa  Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup akan melakukan percepatan dalam mengatasi permasalahan sampah ini. Ia juga menegaskan bahwa langkah-langkah nyata dan hasil yang terlihat harus dicapai dalam waktu dekat, tanpa harus menunggu lima tahun ke depan.

"Kita tidak menunggu lima tahun lagi untuk melihat hasilnya. Semua indikator kinerja harus bisa kita bangun dan ukur sejak awal," tukasnya.  ***