Imbas Pemangkasan Dana Transfer Pusat, Cimahi Hadapi Defisit Anggaran 2026 

INILAHKORAN, Cimahi – Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi tengah berupaya keras menyeimbangkan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026. 

Hal ini menyusul adanya pemangkasan signifikan dana transfer daerah (TKD) dari pemerintah pusat, yang berdampak langsung pada proyeksi pendapatan daerah.
 
Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Cimahi mengungkapkan bahwa proyeksi struktur RAPBD 2026 kini hanya mencapai Rp 1,35 triliun. 

Angka ini jauh lebih rendah dari proyeksi belanja daerah yang mencapai Rp 1,5 triliun, sehingga menimbulkan defisit anggaran yang mencapai Rp 109 miliar.
 
Sekretaris Daerah Kota Cimahi, Maria Fitriana, menjelaskan bahwa defisit ini telah mempertimbangkan sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa). 

"Kami sudah melakukan berbagai efisiensi, termasuk pemangkasan perjalanan dinas, belanja ATK, dan penghematan utilitas," kata Maria baru-baru ini.
 
Maria menyebut, langkah-langkah efisiensi yang telah dilakukan meliputi pemangkasan penggunaan listrik hingga 50 persen, pengurangan perjalanan dinas sebesar 50 persen.

"Serta penghapusan program seremonial dan penyediaan makanan minuman dari rencana belanja daerah," sebutnya.
 
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Cimahi, Harjono, menambahkan bahwa proyeksi awal pendapatan RAPBD 2026 mencapai Rp 1,58 triliun, dengan rincian Rp 1 triliun dari TKD dan Rp 559 miliar dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Namun, TKD mengalami penurunan menjadi Rp 781 miliar, menyebabkan selisih yang cukup besar.
 
"Untuk menutupi selisih tersebut, kami telah mengupayakan penambahan PAD dari sektor retribusi sebesar Rp 13 miliar, sehingga total PAD menjadi Rp 573 miliar," jelas Harjono. 

"Meski demikian, defisit tetap tak terhindarkan," lanjutnya.
 
Kendati begitu, Pemkot Cimahi tetap berkomitmen menerapkan konsep zero waste budgeting dalam perencanaan anggaran. 

Untuk mencapai keseimbangan, opsi yang dipertimbangkan adalah meningkatkan target pendapatan atau kembali mengurangi belanja daerah.
 
"Kami akan membahas lebih lanjut dengan DPRD mengenai langkah-langkah strategis untuk mengatasi defisit ini, termasuk potensi peningkatan pendapatan dan efisiensi belanja," pungkasnya. ***