Jadi Catatan BPK Soal Dana Hibah, Pemprov Jabar Bakal Libatkan Konsultan Evaluasi Penerima

INILAHKORAN, Bandung - Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman menyebut, bakal melibatkan konsultan dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), terkait pengelolaan dana hibah.

Sebab, meski meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP), atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2024.

Masih ada sejumlah catatan, salah satunya terkait pengelolaan belanja dana hibah yang dianggap belum sesuai ketentuan.

"Kami sedang menyiapkan, sesuai arahan Pak Gubernur dan komitmen Pemda Provinsi Jawa Barat, kita akan lakukan audit, kita akan lakukan pembinaan. Tentu nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Ini lagi berproses. Kita kerjasama dengan BPKP, termasuk konsultan juga. Sehingga proses audit atau evaluasi bisa komprehensif dan mendalam," ujar Sekda Herman di Kantor DPRD Jabar, Senin 26 Mei 2025.

Hasil rekomendasi BPK dan konsultan ini kata dia, bakal dilaporkan kepada Gubernur Dedi Mulyadi untuk segera ditindaklanjuti.

"Nanti hasilnya, seperti yang disampaikan Pak Gub. Apabila masih bisa kita bina, kita bina. Apabila ada hal yang harus kita tegakkan aturan, hukum, ya tentu kita kembalikan ke hukum yang berlaku," ucapnya.

Disinggung soal permasalahannya, Sekda Herman mengaku belum mengetahui secara rinci. Tapi yang pasti kata dia, melalui evaluasi nanti akan didapati masalah dan solusi mengatasinya.

"Nanti kita dalami nanti. Saya belum baca LHP seperti apa. Nantu kita dalami, tentu nanti audit dilakukan, evaluasi dilakukan nanti hasilnya akan kelihatan. Persoalannya apa, nanti solusi seperti apa," kata dia.***