Jadi Tulang Punggung Ekonomi, DPRD Jabar Dorong Penguatan IKM

INILAHKORAN.ID - Di tengah gempuran persaingan pasar dan ketidakpastian bahan baku, pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) tetap berdiri sebagai penopang ekonomi rakyat. Namun, peran besar itu dinilai belum sepenuhnya diimbangi dengan keberpihakan kebijakan yang konkret.

Komisi II DPRD Jawa Barat menilai, sektor IKM tidak sekadar menjaga identitas produk lokal, tetapi juga menjadi mesin pencipta lapangan kerja yang nyata di daerah.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Jabar, Lina Ruslinawati menegaskan, kontribusi IKM terhadap perekonomian daerah harus dibaca sebagai potensi strategis yang wajib diperkuat, bukan sekadar didata.

Salah satunya para pelaku IKM di Tasikmalaya, yang harus diperkuat guna mengakselerasi perekonomian Jawa Barat.

“pemerintah harus melihat, bahwa ada pelaku IKM yang patut kita apresiasi. Selain mengangkat khas Tasik, sektor ini juga menyerap tenaga kerja lokal, sehingga masyarakat dapat bekerja dan berdaya di daerahnya sendiri,” ujar Lina, Selasa (28/4/2026).

Menurutnya, masih banyak pelaku IKM yang berjalan tanpa dukungan maksimal dari pemerintah, baik dari sisi perizinan maupun penguatan usaha.

Lina menilai, pendekatan pemerintah terhadap IKM harus lebih menyentuh kebutuhan mendasar pelaku usaha, tidak berhenti pada program administratif semata.

“Kita harus melihat bagaimana kebutuhan pelaku IKM dan bagaimana pemerintah menaungi mereka. Jangan sampai produk mereka sudah dikenal luas, tetapi pemerintah justru tidak mengetahui potensi besar yang ada di masyarakat,” ucapnya.

Di lapangan, pelaku IKM masih bergulat dengan dua persoalan klasik, yakni pasar yang semakin kompetitif dan bahan baku yang harganya tidak menentu. Situasi ini membuat keberlanjutan usaha menjadi rentan jika tidak diintervensi secara tepat.

“Kita harus mengetahui secara holistik permasalahan yang dihadapi IKM, baik dari sisi pasar maupun bahan baku. Dengan begitu, intervensi kebijakan yang diberikan bisa tepat sasaran,” katanya.

Komisi II DPRD Jawa Barat pun mendorong agar penguatan IKM tidak setengah hati. Peningkatan kualitas produk, kapasitas produksi, hingga akses ke pasar global harus menjadi agenda bersama antara pemerintah daerah dan provinsi.

“Harapannya, IKM di Jawa Barat, khususnya Tasikmalaya, tidak hanya berkembang di pasar lokal, tetapi juga mampu menembus pasar ekspor. Namun tentu diperlukan pendampingan dari pemerintah dalam memenuhi seluruh aspek perizinan dan standar yang dibutuhkan,” tuturnya.

Catatan evaluasi ini menurutnya perlu menjadi catatan, arah kebijakan APBD 2026 harus berpijak pada realitas di lapangan.***