Jaga Keselamatan Penumpang di Angkutan Umum, Dishub KBB Informasikan Tata Cara Pemasangan APS di Angkot

Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bandung Barat (KBB) bakal segera menyebarkan surat pemberitahuan tentang tata cara pemasangan alat peraga sosialisasi (APS).

Jaga Keselamatan Penumpang di Angkutan Umum, Dishub KBB Informasikan Tata Cara Pemasangan APS di Angkot
Kadishub KBB Fauzan

INILAHKORAN, Ngamprah - Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bandung Barat (KBB) bakal segera menyebarkan surat pemberitahuan tentang tata cara pemasangan alat peraga sosialisasi (APS).

Kebijakan aps'>pemasangan APS dilakukan menyusul kerap adanya Bakal Calon Bupati Bandung Barat yang memasang stiker atau atribut sosialisasi di angkutan umum yang tidak sesuai dengan aturan jelang Pilkada 2024 ini, sehingga dikhawatirkan mengancam keselamatan penumpang dalam perjalanan.

Padahal, standar pengaturan kaca pada kendaraan telah diatur secara rinci dalam dalam Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 439/U/Phb-76 tentang Penggunaan Kaca pada Kendaraan Bermotor.

Baca Juga : Pemkot Bandung Terus Upayakan Pengamanan Aset Kebun Binatang

"Sebenarnya boleh, aturannya 1/3 luas kaca kendaraan. Adanya kebijakan itu harus dilakukan agar keselamatan dalam berkendara tetap terjamin. Khususnya untuk keselamatan penumpang dalam perjalanan," kata Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bandung Barat (KBB) saat ditemui, Jumat 21 Juni 2024.

Fauzan menjelaskan, untuk kendaraan bermotor yang diperlengkapi dengan kaca depan, kaca belakang, dan atau kaca samping, kaca-kaca tersebut harus dibuat dari bahan yang tidak mudah pecah, tembus pandangan dari dua arah (sangat bening) dan tidak boleh mengubah serta mengganggu bentuk-bentuk orang atau benda-benda yang terlihat melalui kaca tersebut.

Kemudian, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 98 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek," tuturnya.

Baca Juga : Dua Paket Bantuan Dari Ditlantas Polda Jabar, Disebarkan Hari Ini

"Pada pokoknya menyatakan bahwa perusahaan angkutan umum dalam trayek wajib memenuhi SPM Angkutan Orang," katanya.

Halaman :


Editor : Ahmad Sayuti