Karena Undang-undang Ini PAD Kota Bogor Merasa Diuntungkan
Lahirnya Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD)
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAHKORAN, Bogor-Lahirnya Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) berdampak positif terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Bogor.
Demikian hal itu dikatakan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bogor Deni Hendana di sela sosialisasi UU HKPD dan dampak terhadap Kota Bogor yang diikuti sejumlah Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).
"Secara in total (PAD) kita akan meningkat. Potensi peningkatan PAD Kota Bogor satu di antaranya bertambahnya penerimaan dana bagi hasil Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PKB-BBNKB) dari Provinsi Jawa Barat. Jadi ada juga yang menambah misalkan persentase PKB dan BBNKB, yang tadinya persentase 70 provinsi 30 kita dan kemungkinan nanti persentase naik untuk kabupaten kota," ungkap Deni di Bigland Hotel, Tegallega, Kecamatan Bogor Tengah pada Selasa (17/5/2022).
Baca Juga: Lirik Laguâ Asmalibrasi – Soegi Bornean
Deni melanjutkan, selain itu, UU HKPD juga mengatur kenaikan atas tarif Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) dari 3 persen menjadi 5 persen. Namun pihaknya akan lebih dulu mengambil kebijakan penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
"Kalau kenaikan itu kan kita harus melihat kondisi masyarakat, kita lebih kepada penyesuaian NJOP daripada ke tarifnya dulu. Penyesuaian NJOP kita ketinggalan paling tinggi 65 persen dari harga wajar. Tadi pun saya evaluasi kepada PPAT agar nanti mengedepankan nilai transaksi bukan NJOP," tuturnya.
Deni mengakui, dalam UU HKPD ada penyederhanaan untuk retribusi daerah dari tadinya 32 menjadi 18 jenis. Kemudian beberapa penurunan tarif, seperti di antaranya tarif parkir dari 30 menjadi 10 persen.
"Kalau dari sisi pengurangan mungkin tidak terlalu signifikan untuk Kota Bogor, jadi kita bisa tutupi dengan eksentifikasi dan intensifikasi. Jadi kalau pengurangan dari parkir dan reklame ini bukan jenis pajak tulang punggung," bebernya.
Deni juga mengatakan, implementasi UU HKPD menunggu turunan peraturan daerah yang akan disusun di tahun ini. Oleh karenanya, sambungnya, berkenaaan pajak daerah dan retribusi daerah sekarang masih menerapkan ketentuan yang lama.
"Tahun ini kajian dan membuat drafnya. Tahun depan diusulkan untuk dibahas di DPRD. Insyaallah 2024 sudah berjalan," pungkasnya. (rizki mauludi)***
Editor : inilahkoran
