Kasus Kekerasan Anak di Jabar Capai 197 Kasus hingga April 2026

INILAHKORAN.ID-Kasus Kekerasan terhadap Anak di Jawa Barat masih menjadi perhatian serius. Data UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi Jawa Barat menunjukkan ratusan kasus telah tercatat sepanjang 2026.

Kepala UPTD PPA Provinsi Jawa Barat, Imas Sulyani, mengatakan hingga April 2026 tercatat 197 Kasus Kekerasan terhadap Anak.

Jumlah tersebut menjadi perhatian karena sepanjang 2025, Kasus Kekerasan terhadap Anak yang tercatat mencapai 454 kasus.

"(Sedangkan) di tahun 2026 ini, baru sampai bulan April saja sudah 197 kasus (kekerasan). Kemudian korban eksploitasinya, di 2025 kita ada 27 kasus, tapi di 2026 baru sampai bulan April saja itu sudah 26 kasus. Berarti kan nanti ada kemungkinan meningkat," ujar Imas saat ditemui di Mapolda Jabar, Senin (31/8/2026).

Kasus Anak'>Eksploitasi Anak Hampir Menyamai 2025

Selain kekerasan, Imas menyoroti kasus eksploitasi terhadap Anak di Jawa Barat.

Berdasarkan data yang disampaikannya, sepanjang 2025 terdapat 27 kasus Anak'>Eksploitasi Anak.

Sementara itu, hingga April 2026 saja sudah tercatat 26 kasus.

Artinya, jumlah kasus Anak'>Eksploitasi Anak yang tercatat dalam empat bulan pertama 2026 sudah hampir menyamai total kasus sepanjang 2025.

Imas mengingatkan angka tersebut masih dapat bertambah karena data 2026 baru mencakup hingga April.

Kondisi itu menunjukkan perlunya penguatan upaya pencegahan dan Anak'>Perlindungan Anak di Jawa Barat.

Lingkungan Terdekat Jadi Perhatian

Imas mengatakan Kasus Kekerasan maupun Anak'>Eksploitasi Anak yang tercatat sebagian besar terjadi di lingkungan sekitar korban.

Pelaku maupun pihak yang melakukan kekerasan dapat berasal dari orang yang berada di lingkungan terdekat korban maupun orang lain.

Karena itu, keluarga dinilai memiliki peran penting sebagai lapisan perlindungan pertama bagi Anak.

"Untuk kekerasan terhadap Anak itu orang yang ada di lingkungan sekitar, baik itu orang terdekat maupun orang lain. Sehingga di sini mungkin keluarga terutama yang menjadi pondasi harus bisa betul-betul hadir untuk Anak-anaknya, untuk bisa melindungi dan mengayomi, menjadi penopang untuk anaknya," ungkap Imas.

Menurutnya, kehadiran keluarga sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi tumbuh kembang Anak.

Orang tua dan keluarga juga diharapkan dapat lebih peka terhadap perubahan kondisi maupun perilaku Anak sehingga potensi kekerasan dapat dideteksi lebih dini.

Anak'>Perlindungan Anak Harus Dilakukan Bersama

UPTD PPA Jawa Barat memastikan akan terus melakukan berbagai langkah untuk mencegah Kasus Kekerasan maupun eksploitasi terhadap Anak.

Upaya tersebut dilakukan melalui edukasi, sosialisasi hingga penyusunan program yang dapat dipahami dan diterapkan oleh masyarakat.

Namun, Imas menegaskan Anak'>Perlindungan Anak tidak dapat dibebankan hanya kepada pemerintah.

Dibutuhkan keterlibatan berbagai elemen, mulai dari pemerintah, sektor swasta hingga masyarakat.

"Kita akan terus mengedukasi, memberikan sosialisasi, dan menciptakan program-program yang bisa dipahami dan diimplementasikan oleh masyarakat," katanya.

Ia menilai kerja Anak'>Perlindungan Anak harus dilakukan secara kolaboratif.

Pemerintah, dunia usaha, keluarga dan masyarakat perlu memiliki kepedulian yang sama terhadap keamanan dan masa depan Anak.

"(Karena) di sini juga diperlukanlah peran aktif dari seluruh jajaran, baik itu pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Kita tidak bisa secara parsial bekerja sendiri-sendiri, tetapi memang harus kolaboratif," ujarnya.

Anak Disebut Aset Negara

Imas menegaskan seluruh elemen masyarakat harus memiliki kepedulian terhadap persoalan kekerasan dan Anak'>Eksploitasi Anak.

Menurutnya, Anak'>Perlindungan Anak merupakan investasi jangka panjang karena Anak merupakan generasi yang akan menentukan masa depan bangsa.

"Seluruh jajaran, seluruh elemen di sini harus peduli. Karena Anak itu merupakan aset negara kita," pungkasnya.

Dengan masih tingginya angka Kasus Kekerasan dan eksploitasi yang tercatat, penguatan sistem Anak'>Perlindungan Anak di Jawa Barat dinilai perlu dilakukan secara berkelanjutan.

Tidak hanya melalui penanganan ketika kasus telah terjadi, tetapi juga melalui pencegahan, edukasi keluarga, pengawasan lingkungan serta kolaborasi seluruh pihak.***