Kesulitan Perizinan Mendirikan Tempat Ibadah di Jabar Masih Dirasakan Warga Minoritas

INILAHKORAN, Soreang - Kesulitan perizinan untuk mendirikan tempat ibadah masih dirasakan oleh kelompok minoritas di Indonesia, termasuk di Jawa Barat. Hal tersebut dirasakan para pengurus Persekutuan Gereja Pantekosta Indonesia (PGPI) Jabar.

"Izin pendirian gereja yang paling susah. Jadi rata-rata kami belum punya izin, kita beli tempat disitulah kita pakai, tapi itulah izinnya susah. Jadi kami berharap dan mendorong pemerintah agar lebih memberikan ruang dan kesempatan kepada kami," kata Wakil Ketua PGPI Jabar Pdt Esther Lumban Raja saat menghadiri Rapat Kerja PGPI Bandung Raya di Saung Riung Jalan Raya Soerang-Ciwidey Kabupaten Bandung, Senin 28 Juli 2025.

Menurut Esther, saat ini jemaat PGPI di Jabar ada lebih dari satu juta orang dengan 91 Sinode yang tersebar disemua Kabupaten/Kota di Jabar. Selama ini keberadaan jemaat PGPI di Jabar selalu hidup rukun berdampingan serta bergotonh royong dengan masyarakat sekitar. Karena, pada prinsipnya meskipun jemaat PGPI ini minoritas, mereka tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kerukunan antar umat beragama.

"Termasuk pada Rakerda Bandung Raya ini, salah satu tujuannya adalah bagaimana kita semua tetangga masyarakat supaya bisa berpartisipasi mendekatkan diri. Supaya sejuk suasana,  bagaimana kompak toleransi kerukunan beragama itu yang kita buat visi pertama. Supaya kita semua tenang meskipun kita minoritas tapi disayang oleh tetangga," ujarnya.

Hal senada dikatakan oleh Ketua PGPI Bandung Raya, Pdt. Domartin Hasugian, menurutnya, harus diakui jika Provinsi Jabar pernah menjadi juara dalam hal intoleransi. Sebagai minoritas, pihaknya sangat rindu untuk menjadi berkat bagi semua orang. Mungkin, kata dia, istilah tak kenal mak tak sayang yang menjadikan orang-orang tertentu ini menjadi bertindak intoleran.

"Harapan kita kedepan, kita semua bersanding dengan semua tetangga, kita bersanding bukan bertanding dengan tujuan untuk mencapat tujuan Indonesia,  bahkan untuk mencapai target Indonesia Emas dengan bergandengan tangan semua anak bangsa," katanya.

Domartin menjelaskan, Rakerda PGPI Bandung Raya ini merupakan sarana untuk para pengurus melakukan konsolidasi. Agar pelayanan PGPI Bandung Raya kepada masyarakat lebih berdaya saing unggul. Rakerda ini juga momen untuk  menyusun formula kinerja dan pelaksanaan program agar lebih berdampak kepada masyarakat dan bangsa.

"Harapan kita saat ini ada lima Kabupaten/ Kota isitlahnya  Bandung Raya, nah pada  2028 awal sudah terbentuk dan  eksis dimasing-masing Kabupaten/Kota se Jabar," katanya.