Ketika Kehumasan Menjaga Kepercayaan

Di tengah arus informasi yang bergerak semakin cepat, kerja sebuah lembaga tak selalu selesai ketika tugasnya dijalankan. Ada pekerjaan lain yang tak kalah penting: memastikan masyarakat tahu, memahami, dan percaya pada apa yang dikerjakan.

Bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), pekerjaan itu berada di pundak kehumasan. Menjelang tahapan Pemilu 2029, lembaga pengawas pemilu tersebut mulai melihat kembali cara mereka berbicara kepada publik.

Sebanyak 206 peserta dari jajaran Bawaslu RI, provinsi hingga kabupaten/kota berkumpul di Bigland Hotel Bogor, Kamis (24/9). Mereka mengikuti kegiatan refleksi dan transformasi kehumasan yang berlangsung selama tiga hari, 23-25 September 2026.

Anggota Bawaslu RI Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas, Lolly Suhenty, mengatakan kehumasan merupakan garda terdepan dalam menyampaikan kerja-kerja pengawasan kepada masyarakat.

Informasi yang akurat, menurut dia, penting agar publik memahami apa yang dilakukan Bawaslu. Sebab, respons negatif terkadang muncul bukan semata karena kerja lembaga, tetapi karena informasi yang diterima masyarakat belum utuh.

"Kehumasan merupakan corong depan Bawaslu untuk mewartakan kinerja yang dilakukan agar publik mendapatkan informasi yang benar. Seringkali publik bereaksi negatif karena tidak terpapar informasi yang benar," kata Lolly.

Refleksi menjadi ruang untuk melihat kembali pola komunikasi yang selama ini berjalan. Dari sana, Bawaslu ingin menemukan cara baru agar informasi tidak hanya sampai kepada masyarakat, tetapi juga lebih mudah dipahami.

Lolly berharap kegiatan tersebut menghasilkan strategi komunikasi yang dapat menjadi bekal menghadapi tahapan pemilihan pada 2027.

"Target utama dari komunikasi yang dibangun oleh Bawaslu adalah menjaga kepercayaan publik terhadap kualitas demokrasi ke depan," ujarnya.

Perubahan ruang informasi membuat pekerjaan itu semakin kompleks. Media sosial bergerak cepat, sementara kecerdasan buatan menghadirkan cara baru dalam memproduksi dan menyebarkan informasi.

Di ruang yang sama, hoaks dan disinformasi dapat bergerak lebih cepat daripada klarifikasi. Karena itu, Bawaslu juga mulai memperkuat kemampuan sumber daya manusia dalam pengawasan digital, termasuk memetakan potensi kerawanan yang muncul di ruang digital.

Bukan hanya kemampuan teknologi yang dibutuhkan. Bawaslu juga berupaya memperkuat kebijakan manajemen krisis yang pernah dibangun pada periode 2022-2024 agar informasi dapat disampaikan lebih cepat ketika menghadapi situasi darurat. (rizki mauludi/gin)