Ketika Riuh Sekolah Menyentuh Kenyamanan Warga

Oleh: Yogo Triastopo

Pagar telah berdiri mengelilingi lahan kosong di Kompleks Cibaduyut Permai, RW 02, Kelurahan Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung. Sebuah papan proyek mencantumkan nilai pembangunan Rp15,78 miliar. Namun, sebelum bangunan sekolah berdiri, suara keberatan lebih dulu terdengar.

Sejumlah warga menolak rencana pembangunan sekolah pengganti SDN 026 Bojongloa di lahan seluas sekitar 4.000 meter persegi tersebut. Spanduk penolakan terpasang di sejumlah sudut kompleks, termasuk dekat pintu masuk lahan yang akan menjadi lokasi sekolah.

Bagi warga, persoalannya bukan sekadar bangunan baru. Mereka membayangkan apa yang terjadi setelah sekolah itu berdiri: kendaraan yang datang dan pergi, anak-anak yang memenuhi jalan saat pagi dan siang, serta lingkungan permukiman yang menjadi semakin ramai.

Sutrisno Nasuhi, salah seorang warga, mengatakan ketenangan lingkungan menjadi alasan utama keberatan. Warga yang telah lama tinggal di kawasan itu ingin tetap memiliki ruang hidup yang nyaman.

“Kami keberatan kalau ada sekolah baru karena lalu lintas akan bertambah ramai. Kami ingin lingkungan tetap tenang, bersih, dan nyaman,” kata Sutrisno, Senin (10/8). 

Kekhawatiran itu bukan tanpa alasan. Di sekitar kompleks telah terdapat sejumlah fasilitas pendidikan, mulai dari SD, SMP hingga TK, baik negeri maupun swasta.

Jika sekolah baru menampung sekitar 1.000 siswa, warga memperkirakan kepadatan kendaraan akan semakin terasa, terutama saat jam masuk dan pulang sekolah.

“Kalau ditambah sekolah dengan sekitar 1.000 siswa, tentu kendaraan juga bertambah. Saat ini saja lalu lintas sudah cukup padat,” ujarnya.

Bagi warga, masalah lain muncul sebelum pembangunan dimulai. Sosialisasi mengenai rencana tersebut dinilai terlambat.

Ketua RW 02 Irfan Arvianto mengatakan pihaknya baru dipanggil Dinas Pendidikan pada 24 Juli untuk membahas rencana pembangunan. Padahal, proyek tersebut disebut seharusnya mulai dikerjakan pada 15 Juli 2026.

“Sejak awal warga tidak mendapatkan sosialisasi mengenai rencana ini,” kata Irfan.

Keterlambatan komunikasi itu membuat keberatan warga semakin kuat. Apalagi, mereka merasa lokasi tersebut sudah cukup padat dengan fasilitas pendidikan.

Yang lebih dikhawatirkan bukan hanya suara alat berat atau kendaraan proyek selama pembangunan. Gangguan itu, menurut warga, hanya bersifat sementara. Kekhawatiran terbesar justru datang setelah gedung selesai dan sekolah mulai beroperasi.

“Yang menjadi keberatan utama bukan sekadar kendaraan proyek. Warga memikirkan kondisi setelah sekolah berdiri karena aktivitas sekolah setiap hari akan membuat lalu lintas semakin tinggi,” ujar Irfan.

Meski demikian, warga menegaskan mereka bukan sedang menolak pendidikan. Mereka memahami SDN 026 Bojongloa memang membutuhkan tempat baru setelah lahan sekolah sebelumnya terlibat sengketa hukum.

Sengketa tersebut berlangsung sejak 2017 dan melibatkan ahli waris Agus Pribadi dan Tata. Perkara kemudian berlanjut hingga peninjauan kembali pada 2022. Pemerintah Kota Bandung kalah dalam proses hukum tersebut sehingga lahan harus diserahkan kepada ahli waris.

Sekolah baru di Cibaduyut Kidul kemudian disiapkan sebagai salah satu solusi agar siswa SDN 026 tetap memperoleh tempat belajar.

Di titik inilah kepentingan bertemu. Pemerintah berbicara tentang hak pendidikan anak. Warga berbicara tentang hak atas lingkungan tempat tinggal yang nyaman. 

Pemkot Bandung memilih tetap melanjutkan pembangunan. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan keputusan tersebut bukan perkara mudah. Namun, setelah mempertimbangkan berbagai aspek, pemerintah tetap memprioritaskan pembangunan sekolah.

“Saya harus membuat pilihan yang sangat berat. Kami tetap memprioritaskan pembangunan sekolah sebagai pemenuhan hak pendidikan kepada anak,” kata Farhan.

Menurut Farhan, persoalan SDN 026 kini bukan hanya sengketa lahan lama. Ada persoalan baru yang harus dihadapi, yakni keberatan warga terhadap lokasi sekolah pengganti.

Pemerintah, kata dia, menghormati proses hukum yang telah berlangsung. Namun, kebutuhan pendidikan siswa tidak bisa menunggu terlalu lama.

Karena itu, lahan sekitar 4.000 meter persegi yang telah tersedia sejak 2023 dipilih sebagai lokasi pembangunan. Farhan mengatakan pemerintah tidak memilih membeli kembali lahan lama karena mekanisme penganggaran ganti rugi atas tanah yang telah menjadi objek sengketa tidak sederhana.

“Bukan masalah berapanya. Kita tidak bisa menganggarkan ganti rugi tanah karena kalah berperkara. Itu bisa bertahun-tahun lagi,” jelasnya.

Kini pekerjaan rumah pemerintah bertambah. Bukan hanya membangun gedung, tetapi juga memastikan pembangunan tidak mengorbankan kenyamanan warga sekitar.

Farhan mengakui akses jalan menjadi salah satu persoalan yang harus diperhatikan. Pemerintah akan mencari jalur alternatif untuk mengurangi dampak mobilitas kendaraan terhadap warga.

“Selama pembangunan akan menimbulkan ketidaknyamanan. Nanti kalau menimbulkan kemacetan, kita atur bersama agar tidak lepas tangan terhadap permasalahan lingkungan,” ujarnya.

Farhan bahkan menyatakan siap mengawal langsung proyek tersebut. Dia ingin memastikan komitmen pemerintah dan kontraktor kepada warga tidak berhenti pada janji.

“Untuk SD 026 Bojongloa saya akan pasang badan. Saya akan jaga komitmen kontraktor dan pemerintah terhadap warga yang merasa terganggu,” katanya.

Di tengah polemik lokasi, proses pendidikan siswa juga harus tetap berjalan. Pemkot Bandung menyiapkan skema sementara dengan memindahkan siswa SDN 026 ke SDN 148.

Siswa SDN 148 akan belajar pada pagi hari, sementara siswa SDN 026 dijadwalkan masuk siang. Pemerintah menyediakan waktu tiga minggu untuk menyosialisasikan skema tersebut kepada guru, siswa, dan orang tua.

“Semua siswa 148 akan sekolah pagi, sedangkan siswa 026 sekolah siang. Akan ada penyesuaian,” kata Farhan.

Masih ada pula persoalan pedagang di sekitar sekolah yang perlu diselesaikan bersama. Pemerintah berharap keberadaan mereka dapat diatur melalui penyesuaian agar tidak menambah persoalan baru. (gin)