KPK Sebut Jabar Sejauh Ini Masih Aman dari Potensi Korupsi

INILAHKORAN, Bandung – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) Johanis Tanak membeberkan, sejauh ini sudah terjadi 132 kasus tindak pidana korupsi (Tipikor) di Provinsi Jawa Barat dari berbagai pelaku.

Paling banyak pelakunya adalah kepala daerah, dimana dalam medio 2008-2021, sebanyak 21 pimpinan pernah dijerat oleh KPK.

Hingga saat ini kata Johanis, sudah ada 335 laporan yang sudah terhimpun sejak Januari hingga Oktober 2022. Kendati sejauh ini masih berupa pelanggaran maladministrasi dan belum terindikasi mengarah ke tindak korupsi. Itu pun lanjut dia, sudah ditangani oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Jawa Barat.

Baca Juga : Cadisdik Wilayah XII Jabar Buka Peluang Lulusan SMK Kerja di Jepang

“132 kasus di Jawa Barat dalam tindak pidana korupsi dari berbagai pelaku. Paling banyak kepala daerah. Penambahan kasus tergantung pengaduan dan adanya laporan dari pihak APIP. Sejauh ini masih bersifat maladministrasi dan di handle APIP. Sampai saat ini belum ada penambahan adanya pejabat atau swasta yang terindikasi melanggar hukum berdampak merugikan negara. Jawa Barat masih aman terkendali, tetapi enggak tahu perkembangan selanjutnya,” ujarnya di Gedung Sate, Senin (5/12/2022).

Inspektur Inspektorat Daerah Provinsi Jabar Eni Rohyani menambahkan, pihaknya terus berupaya meminimalisir adanya peluang terjadinya tinda pidana korupsi. Salah satunya dengan membangun e-government, mengingat digitalisasi dinilai salah satu strategi jitu dalam mencegah potensi korupsi. Bahkan hingga per 30 November 2022 kata dia, Jawa Barat meraih nilai 98,85 dalam Monitoring Center For Prevention (MCP) yang menjadi implementasi mitigasi atas risiko korupsi lewat pemantauan perbaikan di tujuh area rawan korupsi dan satu area penguatan institusi.

“Tata kelola pemerintah daerah saat ini lebih mengutamakan e-government. Digitalisasi kami yakini salah satu upaya paling efektif meminimalisasi terjadinya praktik korupsi. Kami juga melaksanakan hampir di seluruh pelayanan publik di Pemprov Jabar, mulai dari pengadaan barang dan jasa, perizinan dan pendapatan daerah, termasuk manajemen ASN. Kami juga tentunya membangun zona integritas di unit kerja yang sat ini nyaris di seluruh unit,” ucapnya.

Baca Juga : Jabar Bergerak Ketitipan Bantuan Donatur untuk Korban Gempa Cianjur

“Walaupun sayangnya zona integritas ini oleh Kemenpan RB sebagai pengampu, dibatasi enggak bisa mengusulkan sebanyak mungkin. Kami juga membangun whistle blowing system yang dikembangkan, untuk melindungi identitas pelapot. Sehingga semakin banyak laporan penyalahgunaan wewenang atau tindak pidana korupsi dalam pelayanan publik. Kami juga membentuk Satgas Saber Pungli untuk menangani pengaduan, dimana korupsi adalah masalah bangsa yang harus disikapi sejak dini,” imbuhnya.